Prof Zudan (Batik Biru/Foto: BKN).
CIMAHI, INSERTRAKYAT.com — Sebanyak 17 pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat serta Banten menyatakan komitmen bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menerapkan sistem manajemen talenta ASN secara terstruktur dan berkelanjutan. Jum’at, (10/10/2025).
Sebelumnya, penandatanganan komitmen dilakukan langsung oleh para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) bersama Kepala BKN Prof. Zudan Arif Fakrulloh dalam kegiatan Rapat Koordinasi Kepegawaian Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN Bandung, Kamis (9/10/2025), di Gedung Technopark Cimahi.
Prof. Zudan menyebut langkah ini sebagai tahapan strategis memperkuat tata kelola ASN yang adaptif terhadap perubahan zaman. “Transformasi digital dan pengelolaan talenta bukanlah pilihan, tapi keharusan. Keduanya pilar utama membangun ASN yang berdaya saing, berkompeten, dan berintegritas,” tegasnya.
Setiap daerah, kata Prof Zudan, wajib menindaklanjuti melalui implementasi nyata dalam pola pembinaan dan penempatan talenta ASN agar pengelolaan SDM aparatur semakin transparan dan terukur.
Rapat koordinasi bertema “Percepatan Implementasi Manajemen Talenta dan Transformasi Digitalisasi Manajemen ASN” itu juga dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat, Wali Kota Cimahi, dan sejumlah pejabat tinggi daerah lainnya.
Mereka menyampaikan dukungan penuh terhadap sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat fondasi manajemen ASN berbasis digital.
Forum ini turut menghadirkan diskusi panel bersama pejabat pimpinan tinggi madya BKN yang membahas strategi percepatan, optimalisasi sistem digital, serta solusi terhadap persoalan kepegawaian aktual di Jawa Barat dan Banten.
Melalui kegiatan ini, BKN berharap kolaborasi lintas daerah dapat mempercepat terbentuknya ekosistem kepegawaian unggul yang mendukung pembangunan nasional.
“Manajemen talenta akan menjadi alat ukur kemampuan daerah dalam menyiapkan pemimpin masa depan ASN,” ujar Prof. Zudan.
BKN menargetkan seluruh instansi daerah mampu menerapkan sistem pengelolaan karier ASN yang terbuka, objektif, dan berbasis kinerja, sejalan dengan visi reformasi birokrasi nasional. (Adv).
