BENGKALIS, INSERTRAKYAT.com– Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Bengkalis mendorong Pemerintah Kabupaten Bengkalis segera menyelesaikan persoalan akses BBM bersubsidi. PMII menyatakan masyarakat masih kesulitan mendapatkan Pertalite karena jumlah SPBU yang terbatas dan kuota barcode yang belum mencukupi.
Persoalan tersebut kembali mencuat setelah Pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama DPRD melakukan pertemuan dengan BPH Migas di Jakarta. Pemerintah membahas kebutuhan akses BBM bersubsidi bagi sejumlah kecamatan yang belum memiliki SPBU.
PMII menilai pertemuan itu belum menyelesaikan persoalan distribusi Pertalite di lapangan. Organisasi tersebut menyebut masyarakat di Pulau Bengkalis, Pulau Rupat, Siak Kecil, dan Bandar Laksamana masih menghadapi kendala dalam memperoleh BBM bersubsidi.
Kader PMII Kabupaten Bengkalis, Pandi, mengatakan pemerintah daerah harus segera mengambil langkah strategis untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Ia meminta pemerintah memperjuangkan penambahan kuota Pertalite, membentuk subpenyalur, dan mempercepat pembangunan fasilitas penyaluran BBM.
“Persoalan Pertalite di Kabupaten Bengkalis bukan masalah baru. Pemerintah seharusnya sudah melakukan langkah antisipasi sejak awal,” kata Pandi kepada InsertRakyat.com di Bengkalis, Sabtu (11/7/2026).
Pandi menilai pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan kondisi masyarakat kepada BPH Migas. Ia meminta Pemkab Bengkalis memastikan hasil koordinasi menghasilkan kebijakan yang dapat dirasakan warga.
“Masyarakat membutuhkan kepastian, mulai dari target waktu, penambahan kuota, fasilitas penyaluran, hingga pengawasan distribusi BBM,” ujarnya.
PMII juga meminta Pemkab Bengkalis menjelaskan penyebab masih banyak kecamatan yang belum memiliki akses BBM bersubsidi secara memadai. Organisasi tersebut mendorong pemerintah membuka hambatan yang terjadi, termasuk persoalan perizinan, koordinasi dengan Pertamina, maupun kebijakan daerah.
“Pemerintah daerah harus melakukan evaluasi agar persoalan ini tidak terus berulang setiap tahun,” jelas Pandi.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Bengkalis, Zulpan, menyampaikan kepada BPH Migas bahwa sebagian warga harus menempuh perjalanan 30 hingga 70 kilometer untuk membeli Pertalite.
Zulpan menjelaskan warga melakukan perjalanan jauh karena sejumlah wilayah belum memiliki SPBU. Kondisi tersebut membuat masyarakat harus mencari BBM bersubsidi ke wilayah lain.
BPH Migas kemudian menawarkan sejumlah solusi untuk memperluas akses BBM bersubsidi. Solusi tersebut mencakup program BBM Satu Harga, penggunaan aplikasi XStar bagi nelayan dan pelaku UMKM, serta pembentukan subpenyalur BBM di kecamatan yang belum memiliki SPBU.
Sementara itu ihwal PMII, kata Pandi, pemerintah harus punya keberhasilan dari perubahan kondisi masyarakat. Sebab itu, dirinya lalu meminta pemerintah memastikan warga memperoleh BBM bersubsidi dengan mudah, bukan hanya menggelar rapat koordinasi tanpa hasil.
Selain itu, Pandi berharap agar pemerintah menambah kuota barcode Pertalite.
“Kuota Barcode yang ada sekarang masih kecil dan atau terbatas. Pemerintah perlu menambahnya sesuai kebutuhan masyarakat,” kuncinya.
(rom/rom).
