PEMERINTAH PROVINSI ACEH sedang memantapkan Program Sekolah Rakyat, dengan begitu, Sekda Aceh, M. Nasir, S.IP, MPA, memimpin pembahasan strategis tersebut bersama Kementerian PUPR melalui Satker Prasarana Strategis Aceh, Selasa (25/11). Rapat yang berlangsung di ruang kerjanya itu menghadirkan jajaran SKPA sebagai bentuk komitmen kolektif pemerintah daerah.
Dalam arahannya, Nasir menegaskan bahwa pemerintah tak ingin pembangunan pendidikan berjalan setengah hati. Ia menyatakan Pemerintah Aceh akan menyiapkan seluruh dokumen teknis dan memperkuat koordinasi lintas instansi agar proses pembangunan Sekolah Rakyat berjalan lancar. “Kita memperluas akses pendidikan. Kita siapkan dokumen, kita perkuat koordinasi, dan kita pastikan lapangan siap,” ujarnya. Sikap itu mencerminkan prinsip bahwa pelayanan publik harus bergerak cepat, bukan dibiarkan tertahan oleh birokrasi.
Kepala Satker Prasarana Strategis Aceh, Syarifah Rahimah, S.T., M.T., memaparkan perkembangan teknis program tersebut. Ia menjelaskan adanya kendala status lahan dan kondisi lokasi di sejumlah kabupaten. Persoalan ini menuntut penyelesaian segera, sebab pembangunan sekolah tak hanya membutuhkan anggaran, namun juga kepastian lahan yang layak. Dalam dialektika pembangunan, lahan menjadi fondasi yang tak bisa dinegosiasikan.
Asisten I Sekda Aceh, Drs. Syakir, M.Si, langsung menindaklanjuti laporan tersebut. Ia menyampaikan bahwa Pemerintah Aceh akan menggelar rapat lanjutan bersama kabupaten/kota dan SKPK terkait dalam waktu dekat. “Kita kumpulkan kabupaten. Kita dengarkan langsung kendalanya, kita percepat penyelesaiannya,” ucap Syakir. Respons cepat itu menggambarkan bahwa pemerintah memilih logika kerja. Semua rangkaian kegiatan rapat bersama ini berjalan tanpa hambatan. (Adv).
