Pendidikan adalah jalan membentuk jiwa dan akal bangsa, tempat tumbuhnya karakter, akhlak, dan kecerdasan yang selaras dengan alam dan masyarakat. Dengan begitu, idealnya di tengah bencana dan keterbatasan sarana, kepemimpinan yang bijaksana dan penuh tanggung jawab, [Sosok diri Murthalamuddin] menjadi lentera bagi guru, siswa, dan seluruh lapisan warga sekolah di Provinsi Aceh. Sabtu, (28/2).
Lalu,
Penetapan Murthalamuddin sebagai Kepala Dinas Pendidikan Aceh definitif oleh Gubernur Muzakir Manaf pada 2026 baru – baru ini menandai lembaran baru bagi pendidikan provinsi ini. Jabatan struktural kini disandingkan dengan tanggung jawab moral untuk memulihkan dan menyejahterakan proses belajar, menjadikan sekolah sebagai rumah ilmu yang menyinari generasi mendatang tanpa terkecuali.
Murthalamuddin membawa pengalaman panjang dalam manajemen pendidikan, dari kabupaten hingga tingkat provinsi. Rekam jejak ini menjadi dasar kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), yang menekankan harmoni antara perencanaan, praktik pedagogis, dan hasil belajar yang terukur secara empiris. Kepemimpinan yang memahami guru, peserta didik, dan tata kelola sekolah adalah kunci menjaga keseimbangan antara niat baik dan pelaksanaan sesungguhnya.
Di hadapannya terbentang tantangan besar. Aceh ditetapkan sebagai daerah prioritas program revitalisasi fasilitas pendidikan pada anggaran 2026. Dimana sebelumnya, Murthalamuddin menegaskan sesaat setelah rapat virtual bersama Kemendikdasmen, Senin (1/12/2025), kepada INSERTRAKYAT.com: “Aceh prioritas pemulihan melalui program revitalisasi anggaran 2026.”
Aceh tercatat memiliki 161 sekolah rusak akibat banjir dan longsor, mencakup ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan pagar pengaman. Kerusakan ini mengganggu learning environment, memaksa sebagian siswa belajar di tempat sementara. Program revitalisasi akan fokus pada rekonstruksi fisik (infrastructure reconstruction), pemenuhan sarana belajar, dan pemulihan fasilitas pendukung, termasuk ruang guru dan sanitasi, dengan pendampingan teknis dari pemerintah pusat.
Selain itu, program ini menargetkan pemerataan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan daerah terpencil. Murthalamuddin menyatakan, “Proses belajar siswa tetap harus berjalan meski infrastruktur sedang diperbaiki,” menunjukkan prinsip continuity of education sebagai fondasi pembangunan manusia (human capital development).
Dampak bencana meluas: 18 kabupaten/kota, 3.310 desa, dan 1.418.872 jiwa terdampak langsung. Korban luka, meninggal, dan hilang mencapai ratusan, sementara sekolah, kantor, dan pesantren turut terdampak. Skala ini menuntut tindakan yang teratur, sistemik, dan penuh rasa tanggung jawab, mengintegrasikan manajemen risiko, educational resilience, dan akuntabilitas publik.
Keberhasilan pemulihan pendidikan Aceh bukan semata dari angka kelulusan, tetapi dari lahirnya generasi yang cerdas, berakhlak mulia, berkarakter, dan siap menghadapi zaman. Murthalamuddin memikul amanah besar. Ia berkewajiban menjadikan pendidikan Aceh adaptif, berakar pada nilai integritas, profesionalisme, dan pemerataan akses—menjadi pelita yang menuntun anak-anak Aceh menapaki jalan ilmu dan kebajikan. Dirinya berharap agar semua kalangan memberikan dukungan terhadap dunia pendidikan di Aceh.
(rif/mhd)
