BANDA ACEH, INSERTRAKYAT.COM — Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, SE, mengajak Komisi IX DPR RI untuk memperkuat sistem pelayanan kesehatan di Aceh. Fokus utamanya mencakup pengembangan tiga Rumah Sakit Regional serta keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang menjadi kebanggaan daerah.
Ajakan itu disampaikan saat menerima kunjungan kerja Komisi IX DPR RI di Kantor Gubernur Aceh, Senin (6/10/2025). Pertemuan tersebut menjadi ruang strategis bagi Pemerintah Aceh untuk menjembatani aspirasi daerah dengan kebijakan kesehatan nasional.
Menurut Fadhlullah, meski dana otonomi khusus (Otsus) terus menurun dalam lima tahun terakhir, komitmen Aceh terhadap layanan publik tetap kuat. Pemerintah daerah masih menanggung sebagian pembiayaan JKA dan terus memperluas akses melalui kerja sama dengan BPJS Kesehatan.
“Rumah sakit regional di Aceh Tengah, Aceh Selatan, dan Aceh Barat sangat vital. Kami ingin masyarakat tidak harus menempuh ratusan kilometer ke Banda Aceh hanya untuk perawatan darurat,” tegasnya.
Fadhlullah menilai, dukungan Komisi IX DPR bersama Kementerian Kesehatan sangat dibutuhkan untuk mempercepat pengadaan alat medis modern dan memperkuat infrastruktur rumah sakit di wilayah luar ibu kota provinsi. Letak geografis Aceh yang luas dan terpencar menjadi tantangan tersendiri bagi pemerataan fasilitas kesehatan.
Ia juga menyoroti pentingnya percepatan pembangunan rumah sakit regional agar mampu menjadi pusat rujukan bagi kabupaten sekitarnya. Hal ini dinilai selaras dengan visi pemerataan layanan publik dalam RPJM Aceh 2023–2026.
Sementara itu, Ketua Komisi IX DPR RI, Drg. Putih Sari, menyampaikan apresiasi terhadap inovasi kesehatan yang dilakukan Pemerintah Aceh. Ia menegaskan bahwa kunjungan rombongan bukan sekadar inspeksi, melainkan penyerapan aspirasi langsung dari daerah.
“Kami hadir untuk mendengar dan melihat kebutuhan nyata di lapangan. Fungsi pengawasan Komisi IX juga berarti memastikan kebijakan pusat benar-benar dirasakan masyarakat,” ungkapnya.
Dalam forum dialog turut hadir sejumlah kepala daerah dari kabupaten mitra RS regional. Mereka mengungkapkan bahwa beberapa rumah sakit telah diserahterimakan ke pemerintah kabupaten, namun masih mengalami kekurangan alat kesehatan, laboratorium, serta tenaga medis spesialis.
Pemerintah kabupaten berharap agar pemerintah pusat melalui Kemenkes dan DPR RI segera merealisasikan dukungan tersebut. Tanpa fasilitas memadai, potensi RS regional menjadi rujukan daerah sekitar sulit tercapai.
Fadhlullah menegaskan kembali, pemerataan layanan kesehatan adalah bagian dari tanggung jawab moral dan konstitusional Pemerintah Aceh. Ia berharap hasil kunjungan Komisi IX kali ini tidak berhenti pada tataran simbolik, melainkan diwujudkan dalam kebijakan konkret dan alokasi anggaran yang terarah.
“Jika rekomendasi dari Komisi IX segera ditindaklanjuti, masyarakat pedalaman Aceh tidak lagi terbebani perjalanan panjang hanya untuk mendapatkan layanan medis dasar,” pungkasnya.
Kunjungan tersebut diakhiri dengan peninjauan langsung terhadap beberapa fasilitas kesehatan di Banda Aceh dan rencana tindak lanjut kerja sama lintas kementerian. Langkah ini menjadi bukti sinergi pusat dan daerah dalam membangun Aceh Sehat dan Berdaya Saing.
Penulis : Rifqi
