AGAM, INSERT RAKYAT – Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, meresmikan Hunian Sementara (Huntara) Kayu Pasak di Kabupaten Agam, Sumatera Barat (Sumbar), siang hari.
“Huntara ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mempercepat pemindahan pengungsi ke hunian yang lebih layak dan aman,” bunyi keterangan resmi Kapuspen Kemendagri Benni Irwan yang diterima Anggytha Putrie Alvio Manho Ganny (Agy) Jurnalis InsertRakyat.com di Jakarta pada Sabtu petang.
Tito mengapresiasi langkah cepat BNPB, didukung TNI, Pemprov Sumbar, dan Pemkab Agam dalam menyelesaikan pembangunan huntara. Menurutnya, keberadaan huntara penting untuk mengurangi jumlah warga yang masih tinggal di tenda pengungsian.
“Karena huntara memang ditunggu, salah satu solusi untuk mengurangi pengungsi. Pengungsi ini ada yang rumahnya rusak ringan, rusak sedang, rusak berat,” ujar Tito di Agam, Sabtu (24/1/2026).
Pemerintah telah menyiapkan skema bantuan perumahan berdasarkan tingkat kerusakan rumah. Rumah rusak ringan mendapat bantuan stimulan Rp15 juta, rusak sedang Rp30 juta, dan rumah rusak berat atau hilang akan disiapkan hunian tetap (huntap). Sementara menunggu huntap, warga dapat menempati huntara atau rumah keluarga, dan menerima Dana Tunggu Hunian (DTH) dari BNPB.
Pendataan dan validasi korban bencana dilakukan oleh BPS di Sumbar, Sumut, dan Aceh. Tito mendorong agar bantuan segera dicairkan setelah validasi rampung, sehingga pemulihan warga lebih cepat.
“Kalau sudah validasi, segera dibayarkan supaya pengungsi berkurang. Kuncinya adalah data yang akurat,” ucap Tito.
Kemensos menyiapkan bantuan perabot Rp3 juta, stimulan ekonomi Rp5 juta, dan bantuan lauk-pauk Rp15 ribu per orang per hari. Penentuan penerima bantuan diserahkan kepada bupati dan wali kota sesuai kondisi masyarakat.
Selain itu, program revitalisasi sawah dijalankan Kementerian Pertanian di tiga provinsi terdampak bencana. Masyarakat yang terdampak ekonomi pascabencana dapat masuk Program Keluarga Harapan (PKH) untuk bantuan sosial reguler.
Tito mendorong kecepatan dan ketepatan data dari Pemda. Data bisa dikirim secara bertahap agar Kemensos dapat segera mengeksekusi bantuan perabot dan stimulan ekonomi. Daerah yang lambat menyerahkan data akan diumumkan untuk mendorong akuntabilitas.
