InsertRakyat.com

Fakta Bicara Rakyat Menilai

Otomatis
Mode Gelap
Mode Terang

Indeks

JAKARTA, -- Peristiwa berbeda menyita perhatian publik pada awal November 2026. Presiden ke 8 Prabowo Subianto menjadi sasaran dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, sementara Presiden ke 7 Joko Widodo (Jokowi) hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagai saksi dalam perkara yang berkaitan dengan tuduhan pencemaran nama baik dan manipulasi data elektronik mengenai ijazahnya. Keduanya berlangsung dalam ruang persoalan hukum yang berbeda. Perkara Prabowo berkaitan dengan dugaan akses dan penyadapan komunikasi elektronik tanpa hak. Sementara itu, kehadiran Jokowi di persidangan berkaitan dengan proses pembuktian dalam perkara pidana yang menyeret Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa sebagai terdakwa. Dalam perkara dugaan penyadapan, Bareskrim Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Mereka ialah Listyo Sigit Prabowo, mantan Kapolri yang saat itu menjabat Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso. Penyidik menduga praktik tersebut berlangsung sejak 2025 hingga Oktober 2026. Sasaran yang disebut dalam penyidikan mencakup nomor telepon Prabowo, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, pekerja media, kalangan masyarakat sipil, organisasi masyarakat, hingga pelaku usaha. Penyidik juga mendalami dugaan penggunaan sistem Lawful Interception Management System (LIMS) untuk mengakses komunikasi elektronik. Sistem tersebut berkaitan dengan mekanisme penyadapan yang penggunaannya harus mengikuti ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku. Dalam proses penyidikan, polisi pun menelusuri dugaan penghapusan data elektronik serta akses terhadap informasi tanpa kewenangan. Penetapan tersangka merupakan bagian dari proses hukum dan belum dapat disamakan dengan putusan bersalah dari pengadilan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo merasa prihatin atas dugaan penyadapan yang menyasar kepala negara dan sejumlah tokoh. Pemerintah, kata dia, meminta aparat penegak hukum menangani perkara tersebut secara objektif dan transparan. Setelah penetapan tersangka, Prabowo menandatangani keputusan pemberhentian Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan. Pemerintah kemudian menunjuk Letjen TNI Aryo Windutomo sebagai pelaksana tugas Kepala Staf Kepresidenan. Sementara itu, Jokowi menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis, 5 November 2026. Ia memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara dugaan pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data elektronik yang berkaitan dengan polemik keaslian ijazahnya. Di hadapan majelis hakim, Jokowi menunjukkan empat dokumen ijazah pendidikan, mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, hingga ijazah sarjana Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Sebelum memperlihatkan dokumen tersebut, Jokowi meminta izin kepada majelis hakim. Ia kemudian menunjukkan ijazah kepada pihak-pihak yang hadir di ruang sidang. “Belum pernah melihat, kok sudah bisa menyimpulkan. Saya tidak mengerti logikanya bagaimana,” kata Jokowi dalam persidangan seperti dikutip InsertRakyat.com. Jokowi menyampaikan bahwa seluruh dokumen tersebut telah diperlihatkan kepada hakim, jaksa, dan para terdakwa. Persidangan berlangsung sejak pagi hingga sekitar pukul 22.30 WITA. Meski telah menunjukkan dokumen pendidikannya, Jokowi menyatakan proses hukum tetap harus berjalan. Ia menyerahkan penilaian terhadap perkara tersebut kepada majelis hakim dan meminta agar proses persidangan menghasilkan keadilan. Roy Suryo dan Dokter Tifa menyampaikan sikap berbeda terhadap keterangan Jokowi. Keduanya tidak menerima seluruh penjelasan yang disampaikan dalam persidangan. Jokowi menyebut perbedaan sikap tersebut merupakan hak para terdakwa. Perlu dibedakan, Jokowi hadir dalam perkara pidana tersebut sebagai saksi, bukan sebagai terdakwa. Kehadirannya merupakan bagian dari proses pemeriksaan keterangan di pengadilan. Adapun penilaian atas alat bukti dan kesimpulan hukum menjadi kewenangan majelis hakim. Agenda persidangan selanjutnya dijadwalkan pada Rabu, 11 November 2026, pukul 09.00 WIB. Sejumlah saksi lain dijadwalkan memberikan keterangan, di antaranya ajudan Jokowi, AKBP Syarif Muhammad Fitriansyah, serta Dumatno Budi Utomo dan Dian Sandi. Di luar perkara pidana yang berlangsung di PN Jakarta Timur, terdapat pula gugatan perdata mengenai legalisasi ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan dengan nomor perkara 395/Pdt.G/2026/PN Jkt.Pst itu merupakan perkara terpisah, sehingga proses dan agenda hukumnya tidak dapat dicampuradukkan dengan persidangan pidana yang menghadirkan Jokowi sebagai saksi.

Prabowo Disadap, Jokowi Disidang

Nasional
16 menit yang lalu
Urai Seonggok Benang Merah Dalam Skandal Penyadapan Ilegal

Urai Seonggok Benang Merah Dalam Skandal Penyadapan Ilegal

Hukum
39 menit yang lalu
Sumira Putri, founder TBM Olalaa, Pasaman Barat di pertemuan pegiat TBM Nasional di IKN. (Foto: Dok. InsertRakyat.com)

Sumira Putri Bawa Cerita Gerakan Literasi Pasaman Barat ke Temu Pegiat TBM Nasional di IKN

Bilik Elipsis
2 jam yang lalu

Menyediakan Waktu untuk Tetap Menulis di Tengah Kesibukan

Bilik Elipsis
2 jam yang lalu
Ilustrasi digital yang menggambarkan polemik dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI-1.

Abuleke di Balik Skandal Penyadapan Ilegal terhadap RI-1

Sorotan Rakyat
6 jam yang lalu
Aliansi Mahasiswa Sinjai Siapkan Aksi Jilid II di Kejati Sulsel, Usut Tuntas Skandal Hibah PDAM dan IPAL Puskesmas

Aliansi Mahasiswa Sinjai Siapkan Aksi Jilid II di Kejati Sulsel, Terkait Skandal Hibah PDAM dan IPAL Puskesmas

Hukum
6 jam yang lalu
Chief Marketing Officer INDODAX, Aloysia Dian,

Panggung Politik AS Memanas, Bitcoin Ikut Berguncang

Teknologi
1 hari yang lalu
Kepala Cabdin Pendidikan Wilayah IV Sumbar bersama kepala sekolah dan lima siswa peraih medali emas FLS3N nasional 2026.

Lima Siswa Sumbar Raih Juara 1 dan Medali Emas FLS3N Nasional

Pendidikan
1 hari yang lalu
Kepala SMK Negeri 6 Kolaka, Ardi Amir, bersama pihak terkait saat melakukan kunjungan dan meninjau pelaksanaan program revitalisasi sekolah.

SMK Negeri 6 Kolaka Bersolek, Ruang Belajar Lebih Nyaman, TNI Ikut Mengawal Revitalisasi

Pendidikan
1 hari yang lalu
GISK bersama Pemerintah Desa Kahayya dan Polsek Kindang memediasi perselisihan hingga kedua pihak mencapai kesepakatan damai di Desa Kahayya, Bulukumba, Jumat malam (6/11/2026).

GISK Buka Jalan Damai bagi Dua Pihak yang Berselisih di Kahayya

Daerah
2 hari yang lalu
1 2 3 … 681
Tutup Iklan
𝓟𝓻𝓸𝓯𝓲𝓵 𝓔𝓴𝓼𝓴𝓵𝓾𝓼𝓲𝓯 TR FAHSUL FALAH Klik di sini · Baca selengkapnya