JAKARTA, INSERTRAKYAT.com – Indonesia mencatatkan tren positif dengan laporan kunjungan wisatawan mancanegara pada Juli 2025 mencapai 1,48 juta, naik 13,01 persen dibanding Juli 2024. Malaysia menyumbang terbanyak 212.113 kunjungan, disusul Australia 173.241 dan Tiongkok 144.531. Secara kumulatif Januari–Juli 2025, kunjungan wisman tumbuh +10,04 persen menjadi 8,53 juta, jauh melampaui wisatawan nasional yang hanya tumbuh +1,79 persen menjadi 5,44 juta.
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menegaskan, tren positif ini diharapkan berlanjut hingga akhir tahun. Dalam laporan kinerja bulanan yang disampaikan bersama Wakil Menteri Ni Luh Puspa, ia menyebut capaian ini hasil pembangunan, promosi, serta kolaborasi strategis pemerintah dan pelaku pariwisata.
Wisatawan nusantara juga mencatatkan peningkatan signifikan. Pada Juli 2025, total perjalanan mencapai 100,2 juta, naik +29,72 persen dibanding Juli 2024. Faktor libur sekolah disebut menjadi pendorong. Secara kumulatif Januari–Juli, pergerakan wisnus naik +19,25 persen.
Sebaliknya, perjalanan wisatawan nasional ke luar negeri menurun -5,24 persen, dari 918,05 ribu pada Juli 2024 menjadi 869,93 ribu pada Juli 2025. Penurunan ini menunjukkan preferensi masyarakat yang lebih memilih berwisata di dalam negeri. Secara kumulatif, selisih antara kunjungan wisman dan wisatawan nasional bertambah, dari 2,41 juta pada 2024 menjadi 3,09 juta pada 2025.
Meski pergerakan wisatawan meningkat, tingkat okupansi hotel menurun. Pada Juli 2025, okupansi turun 3,57 poin persentase dibanding Juli 2024, dan secara kumulatif Januari–Juli turun 3,54 poin. Namun jumlah kamar terisi tetap naik +13,18 persen pada Juli menjadi 7,56 juta kamar, dan kumulatif naik +11,79 persen menjadi 45,73 juta kamar. Fenomena ini dipengaruhi peralihan wisatawan ke akomodasi alternatif dan pertumbuhan jumlah kamar yang lebih cepat dari pertumbuhan wisatawan.
Wakil Menteri Ni Luh Puspa menambahkan, penyelenggaraan event dan MICE di kota besar turut menggerakkan okupansi hotel. Aktivitas yang mendatangkan keramaian dinilai mampu menghidupkan industri perhotelan.
Sebagai upaya tertib tata kelola, Kemenpar menerbitkan Surat Edaran SE/4/HK.01.03/MP/2025 tentang Imbauan Pendaftaran Perizinan Berusaha bagi pelaku usaha penyediaan akomodasi. Pemerintah daerah diminta mendata, membina, mendampingi, sekaligus mengawasi usaha tanpa izin. Sanksi administratif dapat diterapkan sesuai ketentuan. Batas waktu pemenuhan kewajiban izin usaha bagi asosiasi akomodasi ditetapkan hingga 31 Desember 2025.
Dalam rangka HUT ke-80 RI, Kemenpar mengeluarkan surat imbauan kepada PHRI untuk menghadirkan paket diskon menarik sepanjang Agustus 2025. Dukungan juga diberikan untuk acara kesenian daerah, aubade pelajar di Istana Merdeka, dan Pesta Rakyat “Karnaval Bersatu 2025”.
Program unggulan Karisma Event Nusantara (KEN) terus berjalan. Hingga 1 September 2025, tercatat 61 event terlaksana di 31 provinsi dengan 9,05 juta pengunjung dan perputaran uang Rp691,30 miliar. Program ini melibatkan 9,75 ribu UMKM, membuka lapangan kerja bagi 83,09 ribu tenaga kerja, serta memberdayakan 77,35 ribu pekerja seni. Salah satunya festival “Pacu Jalur” yang mencatat lebih dari 1,5 juta pengunjung dan perputaran uang Rp165 miliar.
Kemenpar juga meluncurkan Halo Wonderful, platform modernisasi layanan terpadu untuk informasi, pengaduan, aspirasi, dan konsultasi. Layanan ini bisa diakses lewat WhatsApp, call center, email, aplikasi, media sosial, website, hingga front desk di kantor Kemenpar.
Selain itu, kerja sama lintas K/L juga diperkuat. Kemenpar meneken MoU dengan KLHK, Kemenkop UMKM, BGN, dan BASARNAS. Bersama enam kementerian lain, diluncurkan pula program “Rasa Rempah Indonesia (S’RASA)” guna mengenalkan kuliner Indonesia di mancanegara lewat lima restoran Indonesia di Amsterdam, London, New York, Tokyo, dan Sydney.
Sabtu, (6/9/2025), di Jakarta, Menteri Pariwisata Widiyanti kembali [menyatakan] ajakan kepada masyarakat dengan menjaga keberlanjutan sektor pariwisata melalui semangat gotong royong. Menurutnya, pariwisata yang tumbuh adalah pariwisata yang dikelola bersama, memberi manfaat bagi ekonomi dan memperkuat citra Indonesia di mata dunia.***
