JAKARTA, INSERTRAKYAT.COM — Pemerintah pusat memperkuat intergovernmental coordination dalam penanganan dampak banjir dan tanah longsor di Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Timur. Rabu, 24 Desember.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian telah melakukan sinkronisasi kebijakan dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, menyusul kunjungan kerja lapangan ke dua wilayah terdampak pada Senin (22/12/2025).
Dalam keterangan resminya, Kapuspen Kemendagri Benni Irwan mengungkapkan bahwa, koordinasi tingkat pusat tersebut berlangsung di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (23/12/2025), dengan agenda utama menyampaikan situational assessment lapangan sekaligus merumuskan respons kebijakan lintas sektor berbasis kebutuhan riil masyarakat pascabencana.
Di sanalah Mendagri Tito menegaskan, Aceh Tamiang menjadi salah satu episentrum bencana hidrometeorologi dengan tingkat kerusakan relatif lebih parah dibandingkan daerah lain di Sumatra. Secara visual dan faktual, wilayah ini masih menunjukkan indikasi dampak serius, terutama akumulasi lumpur yang menghambat pemulihan lingkungan dan aktivitas sosial ekonomi.
“Aceh Tamiang memang saya lihat agak beda. Dari udara masih terlihat banyak lumpur, kondisinya berbeda dibandingkan daerah lain yang saya kunjungi,” ujar Tito Karnavian.
Dalam pemaparan Mendagri, kebutuhan mendesak masyarakat meliputi penguatan ketahanan pangan (food security), stabilisasi aliran listrik, serta kecukupan bahan bakar minyak (BBM). Selain itu, pemerintah juga menaruh perhatian pada pemulihan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai tulang punggung ekonomi lokal, serta kebutuhan penambahan personel TNI dan alat berat untuk percepatan rehabilitasi wilayah.
Menanggapi laporan tersebut, Menko PMK Pratikno segera mengaktifkan mekanisme rapid policy response melalui komunikasi langsung dengan sejumlah kementerian dan lembaga strategis. Langkah ini mencerminkan pendekatan whole of government dalam tata kelola kebencanaan nasional.
Koordinasi diawali dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), serta Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani. Hasilnya, pemerintah menyepakati penyaluran bantuan pangan berupa 1.000 ton beras bagi masyarakat terdampak banjir di Aceh Tamiang.
Sebagai tindak lanjut administratif, Bupati Aceh Tamiang diminta segera menyampaikan surat permohonan resmi secara digital kepada Menteri Pertanian/Kepala Bapanas dengan tembusan kepada Mendagri dan Direktur Utama Bulog. Prosedur ini dinilai krusial untuk memastikan bantuan dapat direalisasikan secara cepat, tepat sasaran, dan akuntabel.
Di sektor energi, Menko PMK berkoordinasi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia guna menjamin keberlanjutan pasokan listrik dan BBM. Meskipun saat ini aliran listrik dan distribusi BBM di Aceh Tamiang dan Aceh Timur telah kembali berjalan, kapasitasnya dinilai belum optimal sehingga membutuhkan dukungan tambahan, termasuk dari PT PLN (Persero).
Sementara itu, pemulihan ekonomi rakyat menjadi perhatian tersendiri. Menko PMK juga berkomunikasi dengan Menteri UMKM Maman Abdurrahman untuk menyiapkan skema stimulus dan pendampingan bagi pelaku UMKM agar dapat kembali berproduksi dan menggerakkan roda ekonomi pascabencana.
Dalam konteks penanganan fisik wilayah terdampak, pemerintah pusat akan berkoordinasi dengan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) terkait penambahan personel, serta dengan Menteri Pekerjaan Umum untuk pengerahan alat berat. Langkah ini ditujukan mempercepat proses pembersihan lumpur, normalisasi lingkungan, dan rehabilitasi infrastruktur dasar.
Langkah cepat Mendagri dan Menko PMK ini menunjukkan komitmen negara dalam membangun resilience governance, yakni tata kelola pascabencana yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga terintegrasi dan berorientasi pada pemulihan berkelanjutan.
Bahkan, Sinergi lintas kementerian diharapkan mampu mempercepat transisi dari fase tanggap darurat menuju rehabilitasi dan rekonstruksi sosial-ekonomi di Aceh Tamiang dan Aceh Timur.
