Oleh Muhammad Subhan
MENARIK membaca catatan sastrawan Doddi Ahmad Fauzi di laman Facebook-nya pada 1 Juni 2026 yang berjudul “Pertemuan Jelangkung”. Tulisan tersebut hadir sebagai kritik tajam atas penyelenggaraan festival sastra, di mana secara lebih khusus ia menyoroti Pertemuan Penyair Nusantara (PPN) XIV yang tahun ini diselenggarakan di Aceh.
Sebelumnya, ia bahkan sempat memelesetkan poster resmi PPN XIV yang disebar panitia dengan narasi sarkastis. Namun, dalam hitungan jam, ia mengumumkan permintaan maaf yang tulus di laman Facebook-nya, yang juga dibagikan di grup WhatsApp “Partey Penulis Puisi” ampuannya. Dalam pesan klarifikasi tersebut, ia menegaskan tidak ada niat merendahkan atau mengambil alih karya panitia, tidak pula dimaksudkan untuk menjustifikasi kinerja Panitia PPN XIV.
“Sebagai sastrawan sekaligus jurnalis yang tugasnya mengkritisi keadaan, saya tetap menghormati proses kreatif dan berkomitmen untuk lebih berhati-hati ke depan,” tulis Doddi Ahmad Fauzi.
Saya menaruh hormat dan angkat topi atas jiwa besar Kang Doddi tersebut. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Ia telah menghapus poster plesetan PPN XIV, meskipun catatannya tetap dipertahankan di laman Facebook-nya dengan mengganti ilustrasi sebelumnya menggunakan kutipan René Descartes yang diplesetkan: “Cogito ergo sum” (Aku narsis maka aku eksis).
Inti dari catatannya itu adalah kritik keras terhadap festival puisi yang dianggapnya sekadar menjadi ajang seremonial. Ia menilai ruang-ruang demikian tidak memberikan dampak nyata terhadap persoalan kemanusiaan di dunia riil. Lebih jauh, ia mempertanyakan efektivitas festival puisi; apakah benar-benar mampu menjelma aksi sosial atau sekadar menjadi ritus estetis yang berjarak dari problem kemanusiaan. Dalam pandangan subjektifnya, puisi seharusnya bergerak lebih radikal, kritis, dan berani menggugat kebijakan serta situasi sosial-politik, bukan sekadar menggugurkan kewajiban tema lomba.
Festival sastra digambarkannya cenderung terjebak menjadi ruang formalitas, ajang reuni, dan “ruang kumpul-kumpul” belaka, bukan ruang penguatan gagasan atau pemberdayaan sastrawan. Ia juga menyoroti birokratisasi dunia sastra, mulai dari proses kurasi, seleksi, hingga musyawarah nasional sastrawan yang dianggapnya tidak lagi melahirkan pemikiran baru, melainkan sekadar pengulangan yang administratif.
Bahkan, kritik tersebut menukik pada budaya pencitraan di era media sosial dan kecerdasan buatan (AI), di mana tulisan dan eksistensi sering kali tereduksi menjadi konsumsi visual, ajang berswafoto, dan produksi teks instan. Dunia sastra modern dinilai telah kehilangan kedalaman kontemplatifnya; puisi bermutasi menjadi alat eksistensi sosial dan “kosmetik” pencitraan, alih-alih menjadi ruang pembangkangan estetis.
Ada nada skeptis sekaligus keputusan menarik diri dari kompetisi festival dalam tulisan Kang Doddi. Ia menegaskan kembali bahwa ruang sastra seharusnya memberikan makna mendalam, bukan sekadar panggung “jelangkung” yang datang tanpa ruh dan pulang tanpa penghargaan.
Saya membaca tulisan tersebut sembari tersenyum, terutama pada pilihan diksi pertemuan sastra yang dianalogikan sebagai pertemuan “jelangkung”. Pilihan kata ini seketika mengingatkan saya pada film-film horor era 1990-an yang gemar mengangkat mitos urban tersebut.
Sebagai catatan, saya bukanlah panitia PPN. Saya hanyalah seorang penulis yang kebetulan mengirimkan puisi dan kemudian dinyatakan lolos kurasi oleh panitia. Saya mengirimkan karya tanpa paksaan atau suruhan dari pihak mana pun; murni setelah membaca pengumuman di media sosial dan merasa tertarik untuk menguji karya di meja kurasi. Lagi pula, sejak pandemi melanda, pertemuan sastra tatap muka memang relatif jarang digelar. Meskipun ada beberapa, saya memilih absen mengirimkan karya pada kesempatan-kesempatan tersebut.
Jika dicerna lebih dalam, kritik Kang Doddi sesungguhnya mengandung energi moral yang kuat. Namun, dari kacamata yang berbeda, festival sastra justru dapat dibaca sebagai ruang paling nyata dari upaya mempertahankan kehidupan puisi di tengah dunia yang kian pragmatis dan tidak ramah terhadap sastra. Segala hal yang dikritik, mulai dari acara yang seremonial, birokratis, maraknya swafoto, kurasi yang kaku, hingga minimnya dampak sosial langsung, cenderung bersumber dari sikap personal yang sangat subjektif dan bernada tendensius. Sebaliknya, saya melihat pertemuan-pertemuan sastra ini sebagai salah satu ikhtiar konkret agar sastra tetap memiliki panggung dan ruang gaung, sekecil apa pun bentuknya.
Pertanyaan mendasarnya sederhana, jika tidak ada festival, di mana karya-karya ini akan berdiri hari ini? Di koran, buku, atau panggung penghargaan yang sebenarnya juga merupakan bentuk panggung representasi dalam wujud yang lain?
Di tengah arus algoritma yang menelan teks menjadi sekadar konten, di tengah kepungan AI yang mampu memproduksi ratusan puisi dalam hitungan detik, serta realitas publik yang lebih mudah terpikat oleh video pendek ketimbang larik-larik panjang, festival sastra dengan segala kelebihan dan kekurangannya adalah sebuah bentuk resistensi kultural. Mungkin ia tidak selalu ideal, tapi ia ada dan terus dihadirkan. Dan dalam lanskap sastra modern, memilih untuk tetap “hadir” saja sudah merupakan sebuah sikap politik dan kultural.
Anggapan bahwa festival sastra hanya menjadi ruang temu kangen yang terjebak dalam lingkaran “4L: lo lagi lo lagi”, mengutip istilah Kang Doddi, juga bisa dibaca dari sudut pandang sosiologi sastra. Sastra tidak pernah tumbuh di ruang steril yang soliter. Sastra hidup dalam pertemuan yang berulang, dalam dialog yang adakalanya membosankan, atau bahkan mengganggu. Sejarah sastra dunia membuktikan bahwa pertemuan, komunitas, dan percakapan intens adalah urat nadi utama kelahiran gagasan besar. Tanpa interaksi itu, sastra hanya akan berakhir sebagai teks beku yang berdebu di rak-rak buku.
Begitu pula soal sistem kurasi yang dianggap birokratis. Tanpa adanya kurasi, kita justru akan jatuh pada anarki kreativitas: semua orang menobatkan diri sebagai penyair dan semua teks dianggap setara tanpa menyisakan ruang dialektika mutu. Kurasi memang tidak pernah sempurna, tapi ia adalah instrumen penting untuk menjaga percakapan estetik agar tidak berubah menjadi kebisingan total yang tanpa arah.
Kritik terhadap tema acara yang dianggap kurang radikal pun perlu ditempatkan secara proporsional. Tidak semua puisi harus menjelma manifesto politik, dan tidak semua larik harus berupa teriakan di jalanan. Ada wilayah keheningan dalam kemanusiaan yang justru hanya bisa disentuh oleh puisi yang liris, yang pelan, yang reflektif, puisi yang tampak “tidak revolusioner” di permukaan, tapi bekerja meruntuhkan dan membangun kembali lapisan batin manusia.
Vonis bahwa festival sastra telah menjadi sekadar “kosmetik sosial” pun dapat kita balik esensinya. Bukankah dalam era digital hari ini, seluruh sendi kehidupan telah bertransformasi menjadi ruang representasi? Bahkan, penolakan terhadap pencitraan sering kali dikemas dalam bentuk pencitraan baru yang lain. Oleh karena itu, yang krusial hari ini bukan lagi perdebatan tentang kemurnian mutlak, melainkan sejauh mana kesadaran kita dalam mengelola medan representasi tersebut.
Kekhawatiran mengenai ancaman AI dan banjir teks instan justru harus dibaca sebagai peluang emas. Ketika mesin mampu mengomposisi puisi dengan sempurna, manusia ditantang untuk menggali kembali apa yang tidak akan pernah bisa digantikan oleh algoritma. Kekuatan sejati manusia terletak pada kedalaman pengalaman empiris, luka, memori, dan kesadaran akan keterbatasannya. Festival sastra hadir sebagai ruang perjumpaan bagi pengalaman-pengalaman otentik tersebut, sekaligus pembuktian bahwa puisi bukanlah sekadar barisan kata yang mekanis.
Jika festival dituding tidak berdampak nyata pada kemanusiaan, kita perlu menyadari bahwa sastra bekerja dalam senyap dan waktu yang panjang. Sastra memang tidak bertugas membangun jembatan beton atau menghentikan banjir bandang, tapi ia mengubah cara pandang manusia terhadap jembatan dan banjir itu sendiri. Dan perubahan cara pandang manusialah yang selalu menjadi hulu dari perubahan sosial yang lebih masif.
Kritik dan festival berada dalam hubungan simbiotik yang tidak boleh dipisahkan. Saya meyakini itu. Kritik berfungsi menjaga festival agar tidak membatu dan mapan, sementara festival menyediakan mimbar fisik bagi kritik tersebut untuk bergema secara luas. Keduanya saling membutuhkan, laksana helaan dan embusan napas dari satu tubuh kebudayaan yang sama.
Maka, mengistilahkan pertemuan sastra sebagai “pertemuan jelangkung” tampaknya adalah sebuah kesimpulan yang tergesa-gesa. Sebab, hal yang jauh lebih esensial bukanlah memperdebatkan apakah ia hantu atau bukan, melainkan fakta bahwa ia masih memiliki daya magis untuk memanggil kita: datang, berdiskusi, berdialektika, dan tetap percaya bahwa puisi, dengan segala cacat celanya, masih memiliki hasrat untuk hidup di dunia yang kian bising dan banal ini.
Dalam dunia yang kian dikubur oleh kalkulasi untung-rugi yang ketat, tindakan paling tidak rasional, namun paling luhur, adalah tetap memilih datang dan berkhidmat untuk sastra.
Sederhananya, jika enggan hadir dalam pertemuan sastra karena “mengutuknya” sebagai “pertemuan jelangkung”, jalan terbaik adalah tidak usah mengirimkan karya sejak awal. Namun, jika menuntut diongkosi dan dihonor, pantaskan kualitas diri hingga berada di posisi terhormat sebagai pembicara atau kurator. Dalam ekosistem festival, peran telah terbagi secara adil: ada panitia, peserta, pembicara, dan kurator, di mana masing-masing memikul ruang serta konsekuensinya sendiri. Membaca isi pengumuman dan regulasi dengan cermat pun merupakan bagian dari literasi dasar yang sayangnya sering diabaikan karena ego yang mendahului ingatan.
Festival sastra bukanlah sekadar urusan ongkos perjalanan atau lembaran honorarium, sebaliknya sebuah makam sekaligus rahim bagi gagasan. Datang tanpa diongkosi dan pulang tanpa dihonor justru menegaskan sebuah posisi ideologis yang kokoh bahwa komitmen terhadap kata-kata tidak bisa dibeli oleh birokrasi maupun diukur dengan nominal rupiah. Di sanalah letak martabat tertinggi seorang penulis, ketika ia hadir bukan sebagai pelancong yang meminta fasilitas, melainkan sebagai penjaga nyala api kebudayaan yang menolak padam di tengah badai pragmatisme zaman. []
Muhammad Subhan, penulis, pegiat literasi, founder Sekolah Menulis elipsis
