Jakarta, Insertrakyat.com — Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, mantapkan percepatan pembangunan daerah tertinggal melalui sinkronisasi program pusat dan daerah serta penguatan tata kelola desa. Strategi ini bertujuan untuk pemerataan ekonomi, pengentasan kemiskinan ekstrem, dan peningkatan kemandirian desa di seluruh Indonesia.
“Setiap program prioritas Presiden, mulai dari swasembada pangan hingga penghapusan kemiskinan ekstrem, harus terintegrasi dalam perencanaan pembangunan di tingkat daerah dan desa,” ujar Wiyagus dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Kantor Kemendes PDT, Jakarta Selatan, Rabu (25/2/2026).
Wiyagus mengakui tantangan serius yang dihadapi daerah tertinggal, seperti keterbatasan kapasitas fiskal, rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan mutu pelayanan dasar yang belum optimal. Untuk itu, Kemendagri telah menetapkan program afirmasi dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029.
Program ini meliputi penguatan kapasitas aparatur desa agar lebih profesional, pelatihan manajemen strategis untuk 1.200 camat melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), serta pembangunan 20 unit kantor di lokasi prioritas untuk meningkatkan pelayanan publik. Selain itu, pemerintah meluncurkan program BERAKSI (Berdaya, Akuntabel, Sinergis) guna menyelaraskan perencanaan pembangunan desa dengan agenda nasional.
“Program ini juga menyasar penguatan layanan dasar melalui optimalisasi Posyandu untuk menurunkan stunting, serta pemberdayaan ekonomi lokal melalui BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih,” jelas Wiyagus.
Ia menegaskan Kemendagri akan terus memberikan pendampingan teknis agar desa-desa tertinggal tidak berjalan sendiri. Desa diharapkan menjadi penggerak utama peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Mari kita jadikan rapat koordinasi ini sebagai momentum untuk memperkuat kolaborasi, demi mewujudkan Indonesia yang lebih merata menuju Indonesia Emas 2045,” pungkas Wiyagus.
