BANDAR LAMPUNG, INSERTRAKYAT.COM — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda untuk Demokrasi (KAMPUD) menerima kunjungan silaturahmi Direktorat Intelijen dan Keamanan (Ditintelkam) Kepolisian Daerah (Polda) Lampung dalam rangka penguatan sinergi kelembagaan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor DPP KAMPUD, Jalan P. Tirtayasa, Komplek Ruko Griya Bukit Kencana, Kelurahan Campang Raya, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Rabu (24/12/2025).
Pertemuan ini merupakan bagian dari upaya preventif dan pendekatan partisipatif dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), khususnya pada periode rawan peningkatan mobilitas sosial dan dinamika sosial-politik menjelang akhir tahun. Sinergi antara aparat keamanan dan elemen masyarakat sipil dinilai sebagai faktor determinan dalam menciptakan situasi yang kondusif dan berkelanjutan.
Dalam agenda tersebut, Ketua Umum DPP KAMPUD, Seno Aji, S.Sos., S.H., M.H., didampingi Sekretaris Umum Agung Triyono, A.Md., menerima langsung kehadiran Ipda Yunan Zamzani, S.H., selaku Kanit 2 Subdit 1 Politik Ditintelkam Polda Lampung, bersama jajaran. Pertemuan berlangsung dalam suasana dialogis dan penuh semangat kebersamaan.
Seno Aji menyampaikan bahwa kunjungan tersebut memiliki makna strategis dalam membangun kohesi sosial serta memperkuat komunikasi lintas sektor antara organisasi masyarakat dan institusi kepolisian. Menurutnya, stabilitas sosial tidak hanya ditentukan oleh kekuatan struktural negara, tetapi juga oleh peran aktif masyarakat dalam menjaga harmoni sosial.
“Kunjungan silaturahmi ini disambut dalam bingkai kekeluargaan. DPP KAMPUD berkomitmen untuk terus menjaga sinergitas serta mendukung program Polda Lampung dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif,” ujar Seno Aji.
Sementara itu, Ipda Yunan Zamzani menyampaikan apresiasi atas sambutan DPP KAMPUD serta menyatakan kesiapan Ditintelkam Polda Lampung untuk terus membangun kolaborasi dengan organisasi kemasyarakatan. Pendekatan kolaboratif ini dinilai efektif dalam mendeteksi dini potensi gangguan keamanan melalui mekanisme early warning system berbasis partisipasi publik.
“Kunjungan ini tidak semata silaturahmi, tetapi menjadi bagian dari upaya membangun kebersamaan dan sinergitas dalam menjaga kondusivitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Provinsi Lampung,” ungkap Ipda Yunan.
Agenda silaturahmi tersebut juga diisi dengan diskusi konstruktif mengenai isu-isu strategis yang mencakup dimensi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Diskursus tersebut mengarah pada identifikasi kerawanan sosial serta potensi konflik horizontal yang dapat muncul akibat tekanan ekonomi dan aktivitas ilegal di masyarakat.
Dalam hal tersebut, Ipda Yunan menegaskan bahwa tanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban bukan hanya menjadi domain aparat penegak hukum, melainkan memerlukan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) secara aktif dan berkesinambungan.
“Keamanan merupakan kebutuhan kolektif. Sinergi dengan organisasi masyarakat seperti DPP KAMPUD menjadi elemen penting dalam menjaga stabilitas sosial,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, DPP KAMPUD turut menyampaikan sejumlah isu aktual yang menjadi perhatian publik, antara lain maraknya aktivitas penambangan tanpa izin (PETI) serta kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar subsidi di wilayah Kota Bandar Lampung dan Provinsi Lampung. Isu tersebut dipandang memiliki implikasi langsung terhadap stabilitas sosial, ekonomi masyarakat, serta potensi konflik horizontal.
Situasi tersebut diharapkan mendapatkan atensi serius dan solusi komprehensif dari Polda Lampung agar dampak sosial yang ditimbulkan tidak semakin meluas.
Menanggapi hal tersebut, Ipda Yunan Zamzani menyampaikan bahwa Ditintelkam Polda Lampung telah melakukan langkah-langkah koordinatif dengan instansi terkait sebagai bagian dari upaya penegakan hukum dan pengendalian sosial. Peran organisasi masyarakat juga diharapkan terus diperkuat dalam fungsi kontrol sosial dan pengawasan partisipatif.
“Kolaborasi yang berkelanjutan diharapkan mampu menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, dan ketenangan masyarakat, sehingga Provinsi Lampung tetap berada dalam kondisi aman dan kondusif,” pungkasnya.
Pertemuan tersebut ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat komunikasi, membangun kepercayaan publik, serta mengedepankan pendekatan dialogis sebagai fondasi utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang Nataru 2026. (Junaedi).
