MENTERI Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa kecepatan transformasi digital di kawasan ASEAN tidak bisa hanya dinilai dari adopsi teknologi canggih atau besarnya nilai ekonomi digital. Ukuran utamanya adalah sejauh mana manfaat teknologi dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Meutya Hafid dalam sesi diskusi bertajuk “Is ASEAN Moving Fast Enough” pada ajang World Economic Forum (WEF) 2026 yang digelar di Davos, Swiss, seperti dalam keterangan resmi melalui siaran pers, yang diterima Anggytha Putrie Alvio Manho Ganny (Agy), Jurnalis InsertRakyat.com di Jakarta, pada Kamis malam.
Menurut Meutya, pertanyaan mendasar yang perlu dijawab bukan sekadar apakah ASEAN bergerak cepat, melainkan cepat untuk siapa dan menuju arah apa. Ia menilai, narasi kecepatan transformasi digital kerap terjebak pada indikator teknologis semata, seperti tingkat adopsi Artificial Intelligence (AI) dan pertumbuhan ekonomi digital.
“Bagi kami di Indonesia dan sebagian besar negara ASEAN, definisi kecepatan adalah seberapa cepat teknologi bisa disebarluaskan kepada seluruh masyarakat. ASEAN memiliki sekitar 700 juta penduduk. Indonesia sendiri memiliki 280 juta jiwa yang tersebar di lebih dari 17.000 pulau. Tantangan terbesarnya adalah memastikan teknologi tersedia untuk semua,” ujar Meutya di Davos, Kamis (22/01/2026).
Meutya menekankan bahwa inklusivitas merupakan elemen utama kesiapan digital. Infrastruktur digital yang cepat tidak akan berdampak signifikan tanpa diimbangi dengan peningkatan literasi dan keterampilan digital, terutama bagi generasi muda.
Ia mengingatkan bahwa bonus demografi yang dimiliki Indonesia dan kawasan Asia Tenggara hanya akan menjadi keuntungan nyata jika didukung oleh sumber daya manusia yang terampil dan melek teknologi.
“Bonus demografi hanya akan bermanfaat jika masyarakatnya memiliki keterampilan. Karena itu, kita harus melihat seberapa cepat kita mampu mengedukasi dan meliterasi rakyat kita,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Menkomdigi juga menjelaskan bahwa ASEAN tengah mematangkan Digital Economic Framework Agreement (DEFA) sebagai kerangka strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi digital kawasan.
DEFA dirancang tidak sekadar sebagai perjanjian perdagangan digital, tetapi sebagai “sistem operasi” kawasan yang memperkuat konektivitas dan interoperabilitas antarnegara ASEAN.
Salah satu contoh konkret keberhasilan interoperabilitas tersebut adalah sistem pembayaran digital QRIS, yang kini sudah dapat digunakan lintas negara, termasuk di Thailand dan Malaysia.
Meutya menambahkan, posisi netral ASEAN di tengah dinamika geopolitik global menjadi kekuatan strategis tersendiri. Sikap tersebut membuka ruang yang luas bagi kerja sama teknologi dan investasi dari berbagai negara.
“Netralitas ASEAN memberikan kepastian bahwa kawasan ini tetap terbuka dan inklusif bagi seluruh dunia,” tegas Meutya Hafid.
Menguatnya [pihak terkait-red), atau pun dengan adanya pendekatan yang menitikberatkan pada pemerataan akses, literasi digital, dan kerja sama kawasan, sehingga Indonesia mendorong agar transformasi digital ASEAN tidak hanya cepat, tetapi juga adil dan berkelanjutan.
