JAKARTA (INSERT RAKYAT) — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menarget Bank Perekonomian Rakyat (BPR) milik pemerintah yang terindikasi menjalankan praktik kredit fiktif di daerah. Upaya ini bagian dari strategi KPK menutup celah korupsi dan menjaga integritas sektor perbankan. Tercatat 650 juta rekening sebentar lagi diakses penyidik.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan tata kelola perbankan yang buruk merugikan masyarakat dan membebani keuangan negara. “BPR yang bermasalah bisa menguras dana LPS, yang seharusnya menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak,” ujarnya seperti dikutip dari keterangan resmi Jubir KPK Budi Prasetyo, yang diterima Insertrakyat.com, pada Senin (2/3).
Berbanding lurus, dalam audiensi dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (10/2), Setyo menyambut baik sinergi antara KPK, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan LPS. Menurut dia Kolaborasi ini dimaksudkan menutup celah korupsi dan mencegah penyalahgunaan dana bank daerah.
Ketua Dewan Komisioner LPS, Anggito Abimanyu, menyebut bahwa lembaganya memiliki data sekitar 650 juta rekening yang kini dapat diakses KPK. Data ini akan mendukung penyidikan dalam menyelidiki kredit “berkedok fiktif”, di BPR.
Direktur Eksekutif Hukum LPS, Ary Zulfikar, menambahkan, sejumlah BPR daerah memang sedang tersangkut kasus kredit fiktif. Ia menegaskan, putusan pengadilan harus memastikan perampasan aset hasil tindak pidana untuk negara, yang selanjutnya diserahkan ke LPS bila bank dinyatakan pailit.
Setyo juga menyambut rencana formalisasi kerja sama KPK–LPS melalui Memorandum of Understanding (MoU) untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan pertukaran data.
“Kesiapan KPK sangat mantang dalam melakukan penindakan terpusat,” tandasnya.
Audiensi tersebut dihadiri pimpinan KPK, Deputi Informasi dan Data KPK Eko Marjono, serta jajaran strategis LPS, termasuk Wakil Ketua Dewan Komisioner Farid Azhar Nasution dan anggota dewan lainnya.
