ACEH TAMIANG, INSERTRAKYAT.COM – Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah memastikan penanganan bencana banjir dan longsor di Kabupaten Aceh Tamiang berjalan cepat, terkoordinasi, dan berorientasi pemulihan menyeluruh.
Hal demikian dikemukakan oleh Kepala Pusat Penerangan Kapuspen Kemendagri Benni Irwan dalam keterangan resminya yang dikutip Insertrakyat.com, pada Rabu, (24/12/2025).
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyatakan Aceh Tamiang menjadi prioritas khusus penanganan, mengingat tingkat kerusakan fisik dan dampak sosial-ekonominya dinilai lebih kompleks dibandingkan wilayah terdampak lainnya.
Bencana hidrometeorologi ekstrem yang dipicu oleh intensitas curah hujan tinggi ini secara simultan melanda tiga provinsi—Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Namun, berdasarkan hasil pengamatan lapangan dan pemetaan visual udara, Aceh Tamiang menunjukkan akumulasi lumpur yang masif, gangguan infrastruktur dasar, serta hambatan terhadap fungsi pelayanan publik, sehingga membutuhkan perlakuan kebijakan yang bersifat diferensial dan terfokus.
“Aceh Tamiang memang saya lihat agak beda. Dari udara masih banyak lumpur-lumpur, berbeda dengan beberapa lokasi lain yang saya kunjungi,” ujar Mendagri saat memberikan arahan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Kantor Bupati Aceh Tamiang, Senin (22/12/2025).
Sejak hari pertama bencana, Mendagri menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan mobilisasi nasional lintas kementerian dan lembaga, dengan pembagian tugas yang terstruktur. Dalam kerangka whole of government approach, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah (Pemda), TNI, Polri, BNPB, serta unsur relawan bergerak serentak memastikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak, mulai dari pangan, layanan kesehatan, hingga perlindungan sosial darurat.
Pada aspek ketahanan logistik nasional, Mendagri memastikan bahwa cadangan beras pemerintah berada dalam kondisi sangat kuat dan aman. Daerah terdampak bencana, termasuk Aceh Tamiang, dipastikan dapat mengakses cadangan beras Bulog tanpa batas kuantitas dan tanpa beban biaya, sepanjang terdapat permintaan resmi dari kepala daerah dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif.
“Untuk kepentingan bencana, beras dapat dikeluarkan tanpa biaya. Ini bukan beras SPHP yang dijual murah, melainkan bantuan gratis bagi masyarakat terdampak,” tegasnya.
Selain logistik pangan, Kemendagri juga menaruh perhatian serius pada keterbatasan Belanja Tidak Terduga (BTT) di sejumlah daerah terdampak. Menindaklanjuti keputusan Presiden, pemerintah pusat menetapkan penambahan bantuan BTT sebesar Rp4 miliar untuk setiap kabupaten/kota terdampak, serta Rp20 miliar untuk pemerintah provinsi. Di luar itu, Kemendagri turut mengoordinasikan solidaritas fiskal antardaerah, yang hingga kini telah menghimpun hampir Rp60 miliar, dan disalurkan langsung guna memperkuat kapasitas daerah dalam merespons bencana.
Dalam fase pemulihan awal (early recovery), Mendagri menekankan bahwa pembersihan lumpur harus menjadi prioritas absolut, khususnya pada fasilitas umum, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan perkantoran pemerintahan. Pemulihan ruang-ruang publik dinilai krusial untuk mengembalikan fungsi pelayanan negara dan stabilitas sosial masyarakat.
“Pembersihan ini nomor satu. Kalau lumpur tidak dibersihkan, aktivitas masyarakat dan pelayanan publik tidak akan berjalan normal,” ujarnya.
Sementara itu, pada sektor perumahan, Mendagri meminta Pemda segera melakukan pendataan kerusakan rumah secara presisi dan akuntabel, menggunakan pendekatan by name by address, dengan klasifikasi rusak ringan, sedang, berat, hingga hilang. Data tersebut akan menjadi fondasi kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) bagi penyaluran bantuan langsung, pembangunan hunian sementara, serta hunian tetap oleh pemerintah pusat melalui BNPB dan kementerian teknis terkait.
Melalui langkah-langkah terukur ini, Kemendagri menegaskan perannya sebagai pengendali kebijakan pemerintahan dalam negeri yang memastikan kehadiran negara tidak bersifat simbolik, melainkan nyata melalui respons cepat, dukungan fiskal, dan pemulihan berkelanjutan bagi masyarakat terdampak bencana.
