JAKARTA, INSERTRAKYAT.COM — Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah melakukan langkah terkoordinasi dalam penanganan bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat melalui dukungan fiskal, distribusi logistik, pemulihan administrasi kependudukan, serta percepatan pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari konsolidasi nasional penanganan bencana lintas sektor dan lintas wilayah.
Mendagri pun menyampaikan, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah pusat telah menyalurkan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp268 miliar kepada tiga pemerintah provinsi dan 52 kabupaten/kota terdampak. Skema pembiayaan ini ditempuh sebagai instrumen respons fiskal darurat untuk menjamin keberlanjutan pelayanan pemerintahan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat pascabencana.
“Anggaran belanja tidak terduga sebesar 268 miliar telah disalurkan kepada tiga provinsi masing-masing 20 miliar serta 52 kabupaten/kota masing-masing 4 miliar. Seluruhnya sudah diterima dan digunakan sesuai dengan arahan yang kami sampaikan,” ujar Mendagri dalam Konferensi Pers Penanganan Bencana Sumatra bersama Menko PMK, Panglima TNI, dan Kapolri di Posko Bencana Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).
Selain intervensi fiskal pemerintah pusat, Mendagri mengapresiasi solidaritas antardaerah yang diwujudkan melalui bantuan anggaran dan logistik dari sejumlah pemerintah daerah. Bantuan tersebut antara lain berasal dari Kalimantan Timur Rp7,5 miliar, Jawa Barat Rp7 miliar, Sulawesi Selatan Rp4 miliar, Jawa Timur Rp5 miliar, Sulawesi Utara Rp1,5 miliar, Kalimantan Utara Rp1 miliar, Jawa Tengah Rp1,3 miliar, serta DKI Jakarta Rp3 miliar yang disalurkan langsung ke Kota Lhokseumawe beserta bantuan logistik.
Dukungan tambahan juga datang dari Nusa Tenggara Timur Rp1,5 miliar, Banten Rp3 miliar, Kalimantan Tengah Rp3 miliar, Sulawesi Barat Rp1 miliar, Maluku Utara Rp2 miliar, Bengkulu Rp4,3 miliar, Gorontalo Rp1 miliar, serta Sumatera Selatan berupa bantuan barang senilai Rp2,6 miliar.
“Total bantuan antardaerah mencapai sekitar 43 miliar, ditambah kontribusi Asosiasi Pemerintah Kabupaten sekitar 5 miliar. Secara keseluruhan kurang lebih 48 miliar,” jelas Mendagri.
Dalam rangka pemulihan layanan administrasi dasar, Kemendagri menurunkan sembilan tim teknis, termasuk dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil), ke tiga provinsi terdampak sejak 10 Desember 2025. Tim ini bertugas mempercepat pengurusan dokumen kependudukan yang hilang atau rusak akibat bencana, seperti KTP-el dan akta kelahiran, guna menjamin keberlanjutan hak sipil masyarakat terdampak.
Mendagri juga mengungkapkan rencana groundbreaking pembangunan hunian tetap bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Menteri Hukum. Program tersebut mencakup pembangunan 2.600 unit hunian tetap, dengan rincian 1.000 unit di Aceh, 1.000 unit di Sumatera Utara, dan 600 unit di Sumatera Barat, yang didukung oleh kolaborasi pemerintah dan sejumlah yayasan.
“Akan dilakukan groundbreaking di Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan. Kami akan turun langsung untuk memastikan pelaksanaan berjalan sesuai rencana,” ujarnya.
Di sektor logistik, Mendagri mengapresiasi Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Kementerian Perdagangan atas percepatan proses pengeluaran bantuan dari kawasan ekonomi. Langkah tersebut dinilai strategis dalam mempercepat distribusi bantuan melalui mekanisme pengiriman bertahap.
Sementara itu, terkait infrastruktur pemerintahan desa, Mendagri mencatat terdapat 360 kantor desa rusak ringan dan 25 kantor desa rusak berat di tiga provinsi terdampak. Penanganan kerusakan ringan akan disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah, sedangkan kerusakan berat akan diusulkan penanganannya melalui Kementerian Pekerjaan Umum.
“Kami menyampaikan apresiasi atas kekompakan pemerintah daerah, unsur Forkopimda, serta seluruh pihak yang bergerak cepat sehingga penanganan bencana dapat dilaksanakan secara terkoordinasi,” pungkas Mendagri.
