JAKARTA, INSERTRAKYAT.com — Direktur Garuda Institute (GI), Muhammad Irvan Mahmud Asia, menyatakan Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto, layak memperoleh gelar Pahlawan Nasional. Ia menilai, Soeharto telah memberikan fondasi kuat bagi stabilitas, ketahanan, dan pembangunan Indonesia selama 32 tahun masa kepemimpinannya.
Irvan menyesalkan masih adanya penolakan terhadap usulan gelar tersebut. “Tentu kita menghormati pihak yang menolak. Namun keputusan pemerintah nantinya tetap harus dihargai,” kata Irvan Kepada Syamsul Jurnalis Insertrakyat.com, di Jakarta, Ahad, 9 November.
Menurut Irvan, kiprah Soeharto tidak bisa dilepaskan dari peran pentingnya memulihkan keamanan pasca peristiwa G30S/PKI. Dalam situasi krisis dan kritis yang mengancam disintegrasi bangsa, Soeharto mengambil langkah penyelamatan nasional yang dinilai berhasil mengembalikan ketertiban dan mencegah rongrongan ideologi komunis.
Soeharto kemudian mengarahkan pembangunan nasional melalui Trilogi Pembangunan: stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan hasil pembangunan. “Ia berhasil membawa Indonesia pada swasembada beras 1984, dari sebelumnya pengimpor beras. FAO bahkan memberikan penghargaan dan Indonesia sempat menyalurkan 100 ribu ton padi ke Afrika,” jelas Irvan.
Irvan menilai capaian tersebut menunjukkan kemampuan Soeharto memimpin transformasi sektor pangan dan ekonomi. Ia juga menyinggung keberhasilan Soeharto bersama para teknokrat, termasuk Soemitro Djojohadikoesoemo, menurunkan hiperinflasi 500 persen pada era sebelumnya hingga ekonomi berangsur stabil.
Melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), angka kemiskinan berhasil ditekan dari 40 persen pada awal 1970-an menjadi 11 persen di awal 1990-an. Menurut Irvan, data tersebut bukan sekadar statistik, tetapi bukti nyata arah pembangunan yang berpihak pada rakyat.
Selain sektor ekonomi, Soeharto juga dikenal sebagai pionir modernisasi teknologi komunikasi nasional.
Peluncuran Satelit Palapa menjadikan Indonesia negara pertama di Asia Tenggara yang memiliki satelit sendiri.
“Dampaknya sangat luas. Akses radio, televisi, dan telekomunikasi meluas hingga pelosok,” ungkap Irvan.
Program Keluarga Berencana (KB) juga dinilai sebagai warisan besar Soeharto.
Melalui program ini, laju pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan. Hasilnya, angka kelahiran turun, angka kematian bayi menurun, dan usia harapan hidup meningkat. Atas keberhasilan itu, Indonesia menerima Population Award dari UNICEF tahun 1989.
“KB adalah salah satu keberhasilan besar yang sering dilupakan,” ujar Irvan.
Ia menyebut keberhasilan tersebut berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan menjaga keseimbangan pembangunan.
Irvan menegaskan, Soeharto juga menerima 37 tanda kehormatan dari berbagai negara serta tujuh penghargaan dari lembaga dunia. Semua itu, katanya, merupakan bentuk pengakuan internasional terhadap kontribusinya dalam pembangunan dan stabilitas kawasan.
“Tidak adil bila menilai Soeharto hanya dari sisi gelap sejarahnya. Ia juga punya kontribusi besar yang menjadi fondasi bagi bangsa ini,” Imbuhnya.
Garuda Institute, lanjut Irvan, menilai bahwa penilaian terhadap tokoh bangsa harus ditempatkan secara proporsional.
“Sejarah perlu dibaca dengan keseimbangan. Menolak jasa seseorang sama dengan menolak bagian dari sejarah nasional,” kata dia.
Irvan berharap, jika Soeharto akhirnya dianugerahi gelar Pahlawan Nasional, hal itu menjadi momentum refleksi bangsa terhadap arti keteladanan, disiplin, dan komitmen membangun negara. “Soeharto mengajarkan arti keteguhan dan pengabdian. Itu yang perlu diwariskan kepada generasi muda,” ujar Irvan.
Irvan menjelaskan bahwa, bangsa ini harus menatap ke depan dengan semangat persatuan nasional. “Menghargai tokoh masa lalu tidak berarti kehilangan sikap kritis. Gus Dur, Taufiq Kiemas, dan Presiden Prabowo Subianto mencontohkan cara menghormati sejarah dengan arif,” jelasnya.
Menurut Irvan, usulan pemberian gelar pahlawan nasional bagi Soeharto sudah bergulir lama, bahkan sejak masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Proses itu terus berlanjut hingga kini melalui jalur kajian akademik dan pertimbangan historis.
“Bangsa ini perlu adil dalam menilai sejarah. Kita tidak sedang menutup luka masa lalu, tapi menempatkan jasa dan kesalahan dalam konteks yang proporsional,” tegasnya.
“Pahlawan bukan berarti tanpa cela, tetapi mereka yang meninggalkan jejak kebangsaan yang kuat dan berpengaruh,” tutup Irvan.
