Dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan mencanangkan Pembangunan Zona Integritas di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, pada Senin (25/5). Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam akselerasi terwujudnya Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) guna meningkatkan kualitas pelayanan publik secara nyata dan berkelanjutan.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan, menegaskan bahwa pencanangan ini merupakan ikrar bersama untuk melakukan reformasi birokrasi yang nyata, menyeluruh, dan konsisten di seluruh lini kerja Ditjen Perhubungan Darat. Reformasi tersebut menjadi kebutuhan mendesak untuk menjawab tuntutan masyarakat terhadap layanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel.
“Masyarakat menginginkan pelayanan yang cepat, transparan, akuntabel, mudah diakses, dan bebas dari praktik penyimpangan. Oleh karena itu, kita tidak boleh terjebak dalam pola kerja lama yang lambat dan kaku. Kita harus menjadi organisasi yang adaptif, responsif, dan lincah dalam menjawab kebutuhan publik,” jelas Aan.
Ia menegaskan pembangunan Zona Integritas harus dijalankan secara serentak, menyeluruh, dan konsisten di seluruh unit kerja, dengan pimpinan sebagai teladan utama dalam mengubah mindset dan culture-set aparatur dari dilayani menjadi melayani, sekaligus menjaga integritas dalam setiap proses pelayanan.
Dirjen Aan juga menyoroti pentingnya penegakan hukum yang bersih dan berwibawa di lingkungan pelayanan. Ia menekankan masih adanya keluhan masyarakat terkait praktik transaksional yang harus segera ditindaklanjuti melalui evaluasi menyeluruh di seluruh unit kerja.
“Saya garis bawahi, tidak boleh ada ruang bagi praktik transaksional dan penyalahgunaan wewenang,” tegasnya.
Lebih jauh, ia mendorong percepatan reformasi melalui digitalisasi layanan, integrasi data, serta penguatan pengawasan internal agar birokrasi menjadi lebih sederhana, efektif, dan responsif. Sistem pengawasan juga harus diperkuat agar dapat berjalan secara real-time dan berkelanjutan.
Arah kebijakan Ditjen Perhubungan Darat, lanjutnya, juga harus berorientasi pada peningkatan keselamatan masyarakat dengan target kinerja yang jelas dan terukur di setiap unit kerja.
“Keselamatan transportasi jalan harus menjadi prioritas utama. Setiap kebijakan harus berorientasi pada penurunan angka kecelakaan dan peningkatan keselamatan masyarakat. Integritas adalah harga mati,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut dilakukan penandatanganan piagam Pencanangan Zona Integritas, komitmen pengendalian gratifikasi, serta deklarasi anti pungutan liar. Selain itu, turut diberikan penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2025 kepada Terminal Tipe A Patria Blitar, BPTD Kelas II Jawa Timur, serta penghargaan pelayanan publik dari Ombudsman RI kepada Direktorat Angkutan Jalan dan Direktorat Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan, disertai sharing session.
Kegiatan ini turut dihadiri Inspektur Jenderal Kemenhub Djarot Tri Wardhono, Sekretaris Jenderal Kemenhub Arif Toha, Sesditjen Perhubungan Darat Ernita Titis Dewi, serta perwakilan KemenPAN-RB sebagai narasumber sharing session.
(Agy – Insertrakyat.com)
