JAKARTA, INSERTRAKYAT.com — Di saat warga masih membersihkan lumpur dengan tangan sendiri dan roda ekonomi masyarakat terseok, muncul satu istilah yang ramai dibisikkan di ruang publik: “menteri grobak”. Sebuah sindiran keras yang lahir dari kekecewaan, tentang pejabat yang baru bergerak setelah didorong, bukan karena rasa tanggung jawab.
Secara administratif, Indonesia tentu tidak mengenal jabatan bernama menteri grobak. Namun secara sosial, istilah itu hidup dan tumbuh dari persepsi publik terhadap lambannya sebagian respons negara dalam pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian tampaknya membaca kegelisahan itu. Dalam rapat koordinasi lintas kementerian di Jakarta, Kamis (15/1/2026), Tito secara terbuka meminta seluruh menteri Kabinet Merah Putih untuk tidak menunggu aba-aba terlalu lama dalam urusan kemanusiaan. Kolaborasi dan percepatan, kata dia, bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban.
Sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Tito menyoroti sektor-sektor yang langsung bersentuhan dengan perut rakyat. Pasar tradisional, warung kecil, petani, pelaku UMKM, hingga ekonomi kreatif disebut sebagai denyut yang harus segera dihidupkan kembali.
“Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, Menteri UMKM, Menteri Ekonomi Kreatif, ini tolong dibantu supaya mereka bisa hidup kembali, terutama pasar, warung-warung, dan UMKM. Ini perlu kerja keras,” ujar Tito.
Rapat yang berlangsung hampir empat jam itu menjadi semacam cermin besar. Satu per satu indikator pemulihan dipaparkan, dan tidak semuanya menggembirakan. Tata kelola pemerintahan daerah masih pincang di sejumlah titik. Layanan kesehatan dan pendidikan belum sepenuhnya normal. Akses darat di beberapa wilayah masih terputus. Sementara ekonomi masyarakat berjalan tertatih.
Tito menegaskan, pemulihan tidak bisa diserahkan pada satu kementerian atau satu daerah. Tanpa kerja bersama, rehabilitasi hanya akan berhenti di laporan meja rapat, jauh dari realitas lapangan.
Di tengah sorotan terhadap pemerintah, Tito justru menyinggung peran lembaga nonpemerintah yang bekerja tanpa sorot kamera. Dompet Dhuafa, Palang Merah Indonesia, Dewan Masjid Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, hingga Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia disebut hadir konsisten di wilayah-wilayah sulit dijangkau.
“Saya banyak bertemu mereka di daerah pegunungan, seperti Bener Meriah, Aceh Tamiang, dan wilayah lainnya. Mereka bekerja tanpa banyak pemberitaan, tetapi manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” kata Mantan Kapolri itu.
Pemerintah menargetkan pemulihan di Sumatera Barat dan Sumatera Utara dapat diselesaikan sebelum Ramadan. Fokus diarahkan pada pembersihan kawasan terdampak serta pengurangan jumlah pengungsi melalui bantuan perbaikan rumah rusak ringan dan sedang.
Bagi warga dengan rumah rusak berat, hunian sementara menjadi pilihan yang didorong pemerintah. Sebagian warga juga telah menerima Dana Tunggu Hunian agar tidak terus bergantung pada tenda pengungsian.
“Kami harapkan dukungan Kementerian Sosial, baik melalui anggaran bencana maupun nonbencana, termasuk PKH dan bantuan ekonomi rumah tangga,” ujar Tito.
Aceh menjadi pekerjaan rumah paling berat. Endapan lumpur masih menutup permukiman, dan muara sungai memerlukan normalisasi serius. Tanpa itu, ancaman bencana susulan tetap mengintai.
“Kuncinya pembersihan lumpur. Kalau itu selesai dan sungai dikerok, penanganan akan jauh lebih mudah. Dengan tambahan pasukan TNI-Polri dan sekolah kedinasan, saya yakin dua minggu bisa selesai,” tegasnya.
Rapat tersebut dihadiri sejumlah menteri koordinator dan menteri teknis, termasuk Menko PMK Pratikno, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Polhukam Djamari Chaniago, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, serta Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, dan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah turut hadir.
Sekedar informasi, mengenai Istilah “menteri grobak” mungkin tidak tercantum dalam struktur kabinet. Namun selama pemulihan masih harus didorong lewat rapat demi rapat, istilah itu akan terus beredar di ruang publik, dan insertrakyat.com siap menulis dan menolak pembungkaman suara Masyarakat. “Menteri Grobak” di didorong baru bergerak, bunyi keresahan masyarakat.
