JAKARTA, INSERT RAKYAT.COM– Sebanyak 59 perwira tinggi (Pati) Polri diketahui menduduki jabatan strategis di berbagai kementerian dan lembaga negara tanpa mengundurkan diri dari institusi kepolisian.
Mari kita lihat daftarnya, dan mengenai integritas penegakan hukum dan netralitas kelembagaan, mengingat penempatan tersebut diduga kuat bertentangan dengan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Dalam aturan tersebut, jelas disebutkan bahwa anggota Polri yang menduduki jabatan di luar struktur kepolisian harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari dinas aktif. Namun, dalam praktiknya, puluhan jenderal aktif ini tetap menyandang status sebagai anggota Polri sambil mengelola kebijakan publik di kementerian.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Nama-nama besar seperti Komjen Pol Tomsi Tohir Balaw (Irjen Kemendagri), Komjen Pol Rudy Heriyanto (Sekjen KKP), Komjen Pol Nico Afinta (Sekjen Kemenkumham), dan Komjen Pol I Ketut Suardana (Irjen BP2MI), hingga Irjen Pol Yudhiawan (Irjen Kemenkes), merupakan sebagian dari daftar panjang perwira aktif yang kini berdinas di luar institusi Polri.
Tak hanya itu, sejumlah Irjen dan Brigjen juga menyebar di kementerian strategis lain seperti ESDM, Perhubungan, Kemenko PMK, Kominfo, hingga lembaga seperti DPD RI dan BP Batam. Bahkan beberapa di antaranya tercatat rangkap jabatan atau berganti posisi dalam kementerian yang sama, seperti Irjen Pol Victor Gustaaf Manoppo dan Irjen Pol Lotharia Latif yang berganti-ganti posisi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Yang menjadi persoalan mendasar, hingga kini belum ada satu pun lembaga pengawas seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), LSM, ataupun DPR RI yang mengajukan gugatan atau menyatakan keberatan secara terbuka. Pemerintah pun seolah-olah membiarkan pelanggaran ini terjadi, menciptakan preseden buruk dalam sistem tata kelola negara yang seharusnya menjunjung tinggi supremasi hukum.
Padahal, selain rawan konflik kepentingan, rangkap jabatan ini berpotensi menggerus prinsip profesionalitas dan netralitas Polri, terutama di tahun-tahun politik dan pemulihan pasca-pemilu. Keberadaan aparat di posisi sipil juga berisiko mengaburkan batas antara lembaga penegak hukum dengan ranah eksekutif yang seharusnya dipisahkan secara fungsional. Termasuk mereka terkadang bungkam terhadap pertanyaan publik
Berikut daftarnya;
1. ⭐⭐⭐
Irjen Pol Yudhiawan Irjen Kemenkes
2. ⭐⭐⭐
Irjen Pol Argo Yuwono Irjen Kementrian UMKM
3. ⭐
Brigjen Pol Hermanta Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Perhubungan Kementerian Perhubungan.
4. ⭐⭐
Irjen Pol Ratna Pristiana Mulya
Staf Ahli Bidang Pelayanan Publik dan Reformasi Hukum di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
5. ⭐
Brigjen Pol Anom Wibowo Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkum
6. ⭐⭐
Irjen Pol Andry Wibowo
Staf Ahli Ideologi dan Konstitusi Kementerian Koordinator Bidang Politik Kemenko Polkam
7. ⭐⭐
Irjen Pol Victor Gustaaf Manoppo Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
8. ⭐⭐
Irjen Pol Lotharia Latif Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
9. ⭐⭐⭐
Komjen Pol Tomsi Tohir Balaw
Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
10. ⭐⭐⭐
Komjen Pol Rudy Heriyanto Adi Nugroho Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
11. ⭐⭐
Irjen Pol. Drs. H. Lotharia Latif, SH. M.Hum.
Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.
12. ⭐⭐
Irjen Pol. Drs. Victor Gustaaf Manoppo, M.H.
Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga Kementerian Kelautan dan Perikanan.
13.⭐⭐⭐
Komjen Pol Setyo Budiyanto
Inspektur Jenderal Ketua KPK.
14. ⭐⭐⭐
Komjen Pol Nico Afinta
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum.
15. ⭐⭐
Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP RI) Irjen Pol Makhruzi Rahman
16. ⭐
Brigadir Jenderal (Pol) Hermawan di Badan Pangan Nasional (Bapanas).
17. ⭐
Brigadir Jendera (Pol) Arif Fajarudin di Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM).
18. ⭐
Brigjen (Pol) Achmadi di Kementerian Ekonomi Kreatif.
19. ⭐
Kombes Pol Sunarto di Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
20.⭐⭐⭐
Inspektur Jenderal Prabowo Argo Yuwono,
penugasan di Kementerian Usaha Mikro Kecil Menengah.
21. ⭐⭐
Inspektur Jenderal Mohammad Iqbal,
penugasan di Dewan Perwakilan Daerah RI.
22.⭐⭐⭐
Inspektur Jenderal Djoko Poerwanto,
penugasan di Kementerian Lingkungan Hidup.
23.⭐⭐
Inspektur Jenderal Pudji Prasetijanto Hadi,
penugasan di Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara.
24. ⭐⭐
Inspektur Jenderal Yassin Kosasih,
penugasan di Kementerian Kelautan dan Perikanan.
25. ⭐
Brigadir Jenderal Ruslan Aspa, penugasan di Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam/BP BATAM)
26. ⭐
Brigadir Jenderal Edi Mardianto,
penugasan di Kementerian Dalam Negeri.
27. ⭐
Brigadir Jenderal Rahmadi, penugasan di Kementerian Lingkungan Hidup.
28. ⭐
Brigadir Jenderal Arman Achdiat,
penugasan di Badan Intelijen Negara.
29. ⭐
Brigjen Yulmar Try Himawan,
penugasan di Bank Tanah.
30. ⭐
Brigadir Jenderal Raden
Slamet Santoso,
penugasan di Kementerian Olahraga.
31. ⭐
Brigjen Jamaludin, penugasan di Badan Penyelenggara Haji.
32. ⭐
Brigadir Jenderal Moh.
Irhamni,
penugasan di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
33. ⭐
Brigadir Jenderal Sony Sonjaya,
penugasan di Badan Gizi Nasional.
34. ⭐
Brigadir Jenderal Dover Christian,
penugasan di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
35. ⭐
Brigadir Jenderal Yuldi Yusman,
penugasan di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
36. ⭐
Brigadir Jenderal Arie Ardian
Rishadi,
penugasan di Kementerian Hukum, penugasan di Kementerian Hukum.
37. ⭐⭐⭐
Komisaris Jenderal Yan Sultra Indrajaya,
bertugas Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
38. ⭐⭐
Inspektur Jenderal Mashudi,
bertugas di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
39. ⭐⭐
Inspektur Jenderal Ratna Pristiana Mulya,
bertugas di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
40. ⭐⭐
Inspektur Jenderal Alexander Sabar,
bertugas di Kementerian Komunikasi dan Digital
41. ⭐⭐
Inspektur Jenderal R. Ahmad Nurwakhid,
bertugas di Kemenko PMK
42. ⭐
Brigadir Jenderal Raja Sinambela,
bertugas di BP2MI
43. ⭐
Brigadir Jenderal Frans Tjahyono,
bertugas di Kementerian Lingkungan Hidup
44. ⭐
Brigadir Jenderal Achmadi, bertugas di Kementerian Ekonomi Kreatif
45. ⭐⭐⭐
Komjen Pol. Dr. Tornagogo Sihombing, S.I.K., M.Si
Inspektur Utama (Irtama) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI
46. ⭐⭐⭐
Irjen Pol M. Iqbal mendapatkan penugasan baru di Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Setjen DPD RI).
47. ⭐⭐
Irjen Pol Dr Aziz Andriansyah, SH. S.Ik. M.Hum
Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Resiko Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
48. ⭐
Brigjen Pol Andi Herindra Rahmawan; Penugasan pada Kementan.
49. ⭐
Brigjen Pol Budi Satria Wiguna; Penugasan Kementerian PKP
50. ⭐
Brigjen Pol Sunarto;
Penugasan pada Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
51. ⭐
Brigjen Pol Muhammad Nuh Al-Azhar;
penugasan pada Kemendagri
52. ⭐
Brigjen Pol Fery Wiyanto; penugasan pada Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
53. ⭐
Brigjen Pol Fery Wiyanto; penugasan pada Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
54. ⭐
Brigjen Pol Diki Budiman; penugasan pada Kemenperin
55. ⭐
Brigjen Pol Leonardus Simarmata;
penugasan pada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
56. ⭐
Brigjen Pol Julisa Kusumowardono;
penugasan ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
57. ⭐
Brigadir Jenderal Polisi, Capt. Hermanta
sebagai Staf Ahli Bidang Hukum dan RB Perhubungan, Kemenhub
58. ⭐⭐
Irjen. Pol. Risyapudin Nursin.
Sebagai Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub
59. ⭐⭐⭐
Komisaris Jenderal I Ketut Suardana
Inspektur Jenderal Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Dari daftar diatas terdapat perubahan terbaru ialah, Jabatan Irjen Kemendagri yang sudah berganti. Dimana dulunya Irjen menjadi Sekjen Kemendagri. (*/S).
