BANDA ACEH, INSERTRAKYAT.com – Sebanyak 52 kabupaten/kota di Indonesia terdampak bencana banjir dan longsor, tersebar di tiga provinsi, yakni 18 daerah di Aceh, 18 daerah di Sumatera Utara, dan 16 daerah di Sumatera Barat.
Menyikapi kondisi tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah pusat bersama pemerintah daerah sejak awal telah mengerahkan seluruh upaya dengan melibatkan semua pemangku kepentingan guna menangani bencana sekaligus mempercepat pemulihan pascabencana.
Mendagri menjelaskan, berkat kecepatan dan kerja keras pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI-Polri, serta dukungan masyarakat, sebagian besar wilayah terdampak kini mulai menunjukkan pemulihan yang signifikan, khususnya di Provinsi Aceh.
“Berkat kecepatan dan juga kerja keras dari semua pihak, baik pusat maupun daerah, dan masyarakat serta seluruh unsur yang terlibat, sampai saat ini kita melihat sudah banyak pemulihan di Aceh,” ujar Mendagri saat Rapat Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana di Kota Banda Aceh, Selasa (30/12/2025).
Meski demikian, Mendagri menegaskan masih terdapat sejumlah daerah yang membutuhkan perhatian serius dan percepatan pemulihan. Di Provinsi Aceh, wilayah yang masih memerlukan penanganan intensif antara lain Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Timur, Gayo Lues, Bener Meriah, dan Pidie Jaya.
“Yang paling berat adalah Aceh Tamiang, karena roda pemerintahan belum berjalan efektif dan kondisi ekonominya juga belum pulih secara maksimal,” tegas Mendagri.
Sementara itu, di Sumatera Utara, dari 18 daerah terdampak, kini tersisa lima daerah yang masih memerlukan penanganan lanjutan, yakni Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, dan Kota Sibolga. Adapun di Sumatera Barat, dari 16 daerah terdampak, tiga daerah yang menjadi prioritas perhatian pemerintah adalah Agam, Padang Pariaman, dan Tanah Datar.
Mendagri mengungkapkan, fokus utama percepatan pemulihan saat ini adalah pembersihan lumpur dan puing-puing sisa banjir dan longsor yang harus dimobilisasi secara masif. Untuk itu, pemerintah telah menambah personel TNI dan Polri guna mempercepat proses pembersihan sekaligus menghidupkan kembali roda pemerintahan, khususnya di Aceh Tamiang.
“Daerah ini harus betul-betul kita tangani bersama-sama, ‘dikeroyok’ rame-rame, supaya secepat mungkin bangkit,” ujarnya.
Selain pembersihan, pemerintah juga mempercepat pendataan rumah rusak, mulai dari kategori rusak ringan, sedang, hingga berat. Data tersebut diperlukan agar penyaluran bantuan dapat dilakukan secara tepat sasaran. Mendagri menyarankan agar pendataan direkonsiliasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai lembaga yang menyalurkan bantuan pembiayaan.
Pemerintah menyiapkan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat yang rumahnya rusak berat atau hilang. Sementara bagi rumah dengan kerusakan ringan dan sedang akan diberikan bantuan dana perbaikan. Untuk mengurangi jumlah pengungsi, pemerintah juga menyediakan hunian sementara (huntara) atau bantuan biaya sewa rumah sembari menunggu pembangunan huntap selesai.
Selain itu, pemerintah menyalurkan bantuan biaya hidup, perabot rumah tangga, serta dukungan pemulihan ekonomi, termasuk bagi petani yang lahan pertaniannya rusak akibat bencana.
Guna mempercepat pembersihan wilayah dan menghidupkan kembali roda pemerintahan desa di Aceh Tamiang, Mendagri memastikan akan mengirimkan lebih dari 1.000 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
“Kami akan mengirimkan sekitar 1.100 praja IPDN. Ini kami anggap sebagai bagian dari KKN yang masuk dalam kurikulum. Tugas utama mereka selama satu bulan, mulai 3 Januari 2026, adalah membantu menghidupkan kembali pemerintahan,” tandasnya.
Rapat Satgas Pemulihan Pascabencana tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama pimpinan dan anggota DPR RI, sejumlah menteri dan kepala lembaga, di antaranya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, serta Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Hadir pula Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, serta para bupati dan wali kota se-Provinsi Aceh.
