JAKARTA, INSERTRAKYAT.COM — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa penguatan ekosistem inovasi di tingkat daerah menjadi kunci strategis bagi Indonesia untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap) dan melangkah menuju negara maju pada 2045.
Hal itu disampaikan Bima Arya dalam agenda Rilis Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 2025 tentang Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah untuk Mendorong Daya Saing yang Berkelanjutan dan Inklusif, yang berlangsung di Gedung B.J. Habibie, Jakarta, Selasa (24/2/2026).
Bima menyatakan, inovasi yang terstruktur, berkelanjutan, dan terlembaga merupakan fondasi penting untuk mendorong target pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen, sekaligus mengoptimalkan bonus demografi. Menurutnya, meski banyak daerah masih menghadapi keterbatasan kapasitas fiskal, ekosistem inovasi yang kuat mampu membuka ruang pertumbuhan baru dan mempercepat kemajuan daerah.
“Tugas kita adalah membangun ekosistem inovasi. Kepala daerah bisa berganti, bupati pensiun, gubernur selesai, tetapi inovasi harus menjadi bagian dari kelembagaan. Dalam ekosistem itu ada riset, regulasi, pelembagaan, aktor-aktor, dan pendanaan,” ujar Bima.
Ia juga mengingatkan agar inovasi tidak dijalankan sebatas mengejar penghargaan, tetapi benar-benar berorientasi pada keberlanjutan dan dampak nyata. Pemerintah daerah didorong melampaui pola kolaborasi konvensional menuju pendekatan co-creation, yakni pelibatan seluruh pemangku kepentingan sejak tahap perencanaan hingga implementasi.
Sebagai bagian dari penguatan ekosistem tersebut, Bima mendorong pembentukan “Rumah Inovasi Daerah” sebagai ruang kolaborasi antara perguruan tinggi, komunitas, Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), serta perangkat daerah terkait untuk melahirkan solusi konkret bagi masyarakat.
“Inovasi bukan gimmick. Inovasi adalah solusi, harus memberi nilai tambah, terintegrasi dalam sistem, dan memberikan manfaat nyata,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengusulkan terobosan konkret seperti pembangunan skema blended finance untuk pendanaan riset daerah, jalur cepat (fast track) adopsi teknologi, serta penempatan inovasi sebagai indikator kinerja utama Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia berharap BRIDA bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dapat menjadi driving force dalam memperkuat ekosistem riset di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Bima bilang inovasi yang melembaga harus menjadi mesin pertumbuhan jangka panjang yang tidak boleh padam meskipun kepemimpinan berganti. Ia juga mengingatkan agar berbagai indeks, termasuk IDSD, dijadikan stimulan kebijakan substantif, bukan sekadar beban administratif.
