“Secara nasional, hingga kini telah terbentuk 296 MPP di berbagai daerah. Untuk Provinsi Jawa Timur, dari 38 kabupaten/kota, 35 telah memiliki MPP. Sementara tiga daerah, yakni Kabupaten Blitar, Kabupaten Ponorogo, dan Kota Madiun, belum memiliki fasilitas tersebut”
SURABAYA, INSERTRAKYAT.com – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait meninjau langsung Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Surabaya, Jawa Timur, Jumat (17/10/2025). Kunjungan keduanya bertujuan memastikan pelayanan publik berjalan optimal serta memberi kemudahan bagi masyarakat.
Dalam peninjauan tersebut, Mendagri berdialog dengan warga dan petugas pelayanan. Mendagri juga meninjau proses pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan layanan administrasi kependudukan seperti pembuatan KTP-el dan Kartu Keluarga. Tito menyebut MPP Surabaya sebagai contoh percepatan pelayanan publik yang efektif, terpadu, dan transparan.
“Kita lihat dengan adanya Mal Pelayanan Publik ini, semua outlet layanan, seperti paspor, Dukcapil, dan pengurusan KK hingga Persetujuan Bangunan Gedung yang dulu dikenal IMB, tersedia dalam satu atap,” ujar Mendagri Tito.
Mendagri menegaskan, MPP merupakan wujud reformasi birokrasi yang menghadirkan efisiensi serta kepastian waktu pelayanan. Dengan sistem yang terintegrasi, masyarakat tidak lagi berpindah dari satu instansi ke instansi lain untuk mengurus dokumen penting. Semua kebutuhan administrasi dapat diselesaikan dalam satu tempat yang nyaman dan ramah pelayanan.
Secara nasional, hingga kini telah terbentuk 296 MPP di berbagai daerah. Untuk Provinsi Jawa Timur, dari 38 kabupaten/kota, 35 telah memiliki MPP. Sementara tiga daerah, yakni Kabupaten Blitar, Kabupaten Ponorogo, dan Kota Madiun, belum memiliki fasilitas tersebut.
Mendagri mendorong Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak agar berkoordinasi dengan tiga daerah itu guna mempercepat pembentukan MPP. “Sehingga masyarakat akan lebih tertolong, pelayanan lebih cepat, transparan karena ada CCTV, dan pembayaran menjadi jelas,” ujar Tito.
Menurut Tito, MPP adalah sarana pencegahan korupsi. Pelayanan yang cepat, terbuka, dan berbasis digital dapat menutup ruang praktik pungutan liar. Mendagri juga mengapresiasi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi serta Pemprov Jatim atas komitmen memperkuat pelayanan publik yang humanis dan berintegritas.
Tito berharap, ke depan penguatan digitalisasi menjadi fokus utama agar MPP semakin adaptif terhadap kemajuan teknologi. Inovasi dan kolaborasi lintas sektor diyakini akan memperluas akses pelayanan dan meningkatkan kepercayaan publik.
Turut mendampingi kunjungan tersebut Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, serta sejumlah pejabat terkait. (Agy).
Dukung Jurnalis Profesional Indonesia. Klik tombol di bawah untuk mengikuti saluran resmi dan bergabung dalam grup WhatsApp.
Ikuti Saluran INSERTRAKYAT
