INSERTRAKYAT.COM — Proyek makan gratis ini pertama kali diluncurkan pada 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto. Sebenarnya target jutaan penerima manfaat makan gratis itu telah digagas Prabowo bersama Gibran ketika mencalonkan sebagai Capres dan Wapres, tahun 2024 lalu.
Kendati demikian, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menjangkau 60 juta penerima manfaat, dengan target 82 juta penerima tahun 2026.
Hal demikian diungkapkan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto.
Bima menegaskan, MBG bukan sekadar inisiatif kesehatan, tetapi strategi untuk membangun ekosistem ekonomi lokal melalui integrasi rantai pasok dari petani, peternak, dan UMKM pangan di seluruh daerah.
“Jika seluruh ekosistem dapur MBG telah terbangun untuk melayani 82 juta penerima, potensi penyerapan tenaga kerja formal diperkirakan mencapai 5 juta orang,” jelas Bima, saat meresmikan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis (5/2/2026).
Bima memaparkan, dana program MBG yang bersumber dari anggaran pusat kini dialirkan langsung ke daerah melalui pembangunan dapur produksi. Hal ini sekaligus menjawab kritik terkait besarnya anggaran MBG, dengan menegaskan bahwa program ini berfungsi sebagai stimulus ekonomi daerah, khususnya menghidupkan UMKM pangan, seperti pengusaha telur, sayuran, dan ikan.
“Perputaran uang yang sebelumnya tersentralisasi di Jakarta kini didistribusikan di daerah. Ini menghidupkan ekonomi lokal, menguatkan pengusaha dan petani di sekitar dapur MBG,” terangnya.
Selain itu, Bima menyatakan bahwa daerah tidak boleh hanya menjadi konsumen bahan baku. Dengan begitu Bima menginstruksikan agar dapur MBG memanfaatkan bahan pangan dari wilayah sekitar, sehingga rantai distribusi menjadi lebih pendek, efisien, dan dapat menekan angka inflasi lokal.
Pemerintah daerah juga diminta memastikan standar higienitas dan pengelolaan limbah dapur tetap terjaga demi target zero accident program nasional.
“Peresmian dapur MBG di Medan hari ini dihadiri Ketua Satgas MBG Gotong Royong Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Chandra Tirta Wijaya, Ketua Umum Kadin Sumut Firsal Dida Mutyara, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Medan Donald Simanjuntak, dan pihak terkait lainnya, menegaskan kolaborasi multi-stakeholder dalam implementasi program nasional ini,” lengkap keterangan Kapuspen Kemendagri Benni Irwan. (sy/ag).
