JAKARTA, INSERTRAKYAT.COM – Presiden Prabowo Subianto mengirim sinyal tegas kepada seluruh jajaran direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pesannya sederhana namun keras: jika tak sepakat dengan kebijakan penghapusan tantiem, lebih baik angkat kaki.
Penegasan ini disampaikan dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI, Jumat (15/8/2025). Prabowo tidak berbicara dengan basa-basi, melainkan langsung menyorot akar persoalan yang menurutnya telah lama membebani negara.
“Kita sudah lama jadi orang Indonesia. Kalau direksi dan komisaris keberatan [dengan penghapusan tantiem], segera berhenti,” tegasnya, menatap para hadirin tanpa ragu.
BUMN Kurang Efisien, APBN Dirugikan
Menurut Prabowo, selama ini pengelolaan BUMN tidak mencerminkan efisiensi yang seharusnya menjadi jiwa perusahaan milik negara. Padahal, peran BUMN di mata Presiden bukan sekadar menjaga bisnis tetap berjalan, tetapi mampu menyokong APBN hingga mencatat surplus.
“Pengelolaan biaya harus masuk akal. Perusahaan rugi, komisaris banyak. Saya potong jumlah komisaris jadi setengah, cukup empat atau lima orang, dan saya hilangkan tantiem,” paparnya.
Dalam pidato itu, Prabowo menyebut telah menugaskan Danantara Indonesia untuk membenahi BUMN. Tugasnya jelas: memotong biaya tidak produktif dan menyingkirkan praktik yang dianggapnya hanya memboroskan uang negara.
Dengan nada tegasnya, Prabowo mengaku bahkan tidak paham secara detail apa itu tantiem. Baginya, istilah ini digunakan untuk membungkus keuntungan pribadi segelintir pihak agar publik tidak mudah memahaminya.
“Saya pun tak mengerti apa itu tantiem, itu akalan-akalan mereka saja. Dia memilih istilah asing supaya kita tidak mengerti. Masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiemnya Rp40 miliar setahun,” ujarnya, membuat suasana sidang sedikit riuh.
Pernyataan ini merujuk pada fenomena yang sudah lama dikeluhkan publik: tunjangan besar yang diterima pejabat BUMN meski kontribusi mereka minim.
Instruksi Presiden kepada Danantara Indonesia juga mencakup larangan pemberian tantiem kepada direksi dan komisaris perusahaan BUMN yang mengalami kerugian. Menurutnya, keuntungan yang dilaporkan harus nyata dan berdampak pada negara, bukan angka yang dimanipulasi demi citra kinerja.
“Keuntungan BUMN harus riil, bukan angka yang dimanipulasi,” tegasnya lagi.
Pernyataan Prabowo menegaskan sinyal perubahan paradigma dalam manajemen BUMN. Selama ini, publik kerap melihat perusahaan negara sebagai “lahan basah” yang menghidupi pejabatnya, meski perusahaan itu sendiri kerap merugi.
Prabowo ingin menunjukkan bahwa jabatan di BUMN adalah amanah, bukan tiket menuju kemewahan instan. Namun, tantangan terbesar ada pada implementasi: berapa banyak komisaris dan direksi yang rela meninggalkan jabatan jika kenyamanan finansial mereka terusik.
Kebijakan ini, jika dijalankan konsisten, berpotensi mengembalikan marwah BUMN sebagai pilar ekonomi nasional. Tapi jika hanya menjadi retorika, publik akan cepat membaca kelemahan eksekusinya. Baca Juga>> Gerakan Pangan Murah Polres Aceh Timur Dukung Asta Cita, Ini Kata Presiden Prabowo Subianto
