LHOKSEUMAWE, INSERTRAKYAT.COM – Hujan ringan yang turun sejak pagi di sejumlah wilayah Aceh kembali memicu kecemasan warga. Kabut menggantung rendah, udara dingin menyelimuti kawasan yang belum sepenuhnya pulih dari banjir dan longsor. Di balik suasana yang tampak tenang, tersimpan pertanyaan mendasar: mengapa tata kelola penanganan bencana di Aceh, hampir dua dekade pascaperdamaian, tak kunjung menemukan arah yang jelas?.
Pengamat sosial dan kebijakan publik, Sofyan, S.Sos, menilai Aceh hari ini menghadapi problem serius dalam manajemen kebencanaan. Menurut dia, pengalaman panjang Aceh menghadapi konflik dan bencana semestinya menjadi modal kuat untuk membangun sistem penanganan yang tangguh dan berperspektif kemanusiaan.
“Aceh ini wilayah dengan memori trauma berlapis. Dulu trauma suara senjata, lalu trauma tsunami, sekarang trauma hujan. Ini seharusnya dibaca negara sebagai alarm sosial, bukan sekadar data statistik,” kata Sofyan.
Sofyan menyoroti lemahnya komunikasi politik Pemerintah Aceh dengan pemerintah pusat. Hingga kini, kata dia, pemerintah daerah belum mampu membangun narasi kemanusiaan yang kuat agar kondisi Aceh ditetapkan sebagai bencana nasional. Yang muncul ke ruang publik justru friksi politik dan pernyataan emosional yang kontraproduktif.
“Di saat rakyat berada dalam kondisi darurat, wacana konflik pusat–daerah bahkan isu pemisahan negara tidak membantu apa pun. Itu hanya menjauhkan empati dan melemahkan solidaritas nasional,” ujarnya.
Selain itu, Sofyan menilai manajemen penanganan bencana di tingkat daerah berjalan tanpa sistem yang solid. Koordinasi antarlembaga lemah, kebijakan bersifat reaktif, dan komando penanganan tidak jelas. Pola kerja semacam ini, menurut dia, membuat rakyat kehilangan kepastian.
“Warga bukan hanya kehilangan rumah dan mata pencaharian, tetapi juga kehilangan kejelasan. Kapan bantuan datang, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana masa depan mereka,” katanya.
Sofyan juga mengkritik cara pemerintah pusat berkomunikasi kepada publik. Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung bahwa hanya tiga dari 38 provinsi terdampak bencana dinilai terlalu bernuansa matematis dan kurang mencerminkan empati.
“Nasionalisme itu bukan hitung-hitungan wilayah. Nasionalisme adalah kehadiran. Ketika satu daerah terluka, seluruh bangsa seharusnya ikut bergerak,” ujar Sofyan.
Meski pemerintah pusat menjanjikan rehabilitasi dan rekonstruksi melalui pembentukan badan khusus, Sofyan mengingatkan bahwa kebijakan teknokratis saja tidak cukup. Negara, kata dia, harus hadir dengan bahasa empati dan keberpihakan yang jelas kepada korban.
Menurut Sofyan, bencana di Aceh seharusnya menjadi momentum koreksi bersama, bukan ajang saling menyalahkan antara pusat dan daerah. Yang dibutuhkan saat ini adalah blueprint pemulihan yang tegas dan manusiawi, setidaknya bertumpu pada tiga hal: kejelasan komando, transparansi bantuan, dan pemulihan psikososial masyarakat.
“Jika negara gagal membaca trauma rakyatnya, maka bencana tidak akan pernah benar-benar selesai. Ia hanya berpindah, dari alam ke batin manusia,” tutupnya.
Reporter : Rifqi Maulana
