PEKANBARU, INSERTRAKYAT.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau melaju cepat mengusulkan optimalisasi Pajak Air Permukaan (PAP) untuk perusahaan perkebunan sawit, tapi langkah itu langsung memantik kekhawatiran keras mahasiswa dan petani kecil. Aliansi mahasiswa menilai kebijakan ini tidak hanya meningkatkan PAD, tetapi menyeret petani kecil ke jurang kerugian melalui penurunan harga Tandan Buah Segar (TBS).
Baca Juga: Pajak Sawit Usulan DPRD Riau Berpotensi Cekik Ekonomi Petani, Disoroti HMI
“PAP berkedok PAD Rp1.700 per batang per bulan memang dibebankan ke perusahaan, tapi kenyataannya petani kecil yang menanggung. DPRD seolah lupa bahwa multiplier effect pajak itu nyata dan brutal terhadap ekonomi rakyat,” kata Koordinator Pusat Aliansi BEM se-Riau Bersatu, Muhammad Ikhsan kepada Insertrakyat.com, Selasa (24/2/2026).
Ia menambahkan, mekanismenya seperti pajak di kafe: pembeli membayar, padahal kewajiban ada pada usaha. Di sini, petani sawit jadi korban tanpa pilihan.
Ikhsan menuntut DPRD berhenti bermain-main. Penurunan harga TBS langsung menghantam ekonomi keluarga petani, termasuk biaya pendidikan mahasiswa. “Kalau harga TBS jatuh, kami susah bayar SPP. Ekonomi orang tua kami bergantung penuh pada sawit. DPRD jangan hanya pikir PAD, pikir juga rakyat!” serunya dengan nada menohok.
Mahasiswa harap DPRD agar berpikir kreatif. Alih-alih menekan petani dengan PAP, pemerintah provinsi bisa meningkatkan PAD melalui hilirisasi sawit, seperti mendirikan BUMD pengolahan minyak goreng. Langkah ini tidak hanya menambah PAD, tapi membuka lapangan kerja dan memperkuat ekonomi lokal.
“Sebaiknya DPRD dorong pabrik minyak goreng, bukan bikin petani kelimpungan bayar pajak. Ini soal pilihan: memberdayakan rakyat atau menghancurkan ekonomi rakyat kecil,” tegas Ikhsan.
Aliansi mahasiswa juga mendesak DPRD meninjau ulang rencana PAP secara mantap. Menurut mahasiswa kebijakan yang terburu-buru bisa menekan harga TBS, merugikan petani, dan berdampak luas pada masyarakat yang hidup dari sektor pertanian sawit.
“Kalau DPRD tidak berhenti, berati mereka tidak peduli dengan penderitaan petani kecil di Riau” pungkas Ikhsan.
