SURABAYA, INSERTRAKYAT.com — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyerukan kolaborasi pemerintah daerah (Pemda) dalam menyukseskan Program Tiga Juta Rumah yang menjadi agenda prioritas Presiden RI Prabowo Subianto. Ajakan tersebut disampaikan dalam acara Sosialisasi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Ballroom Shangri-La Hotel, Surabaya, Kamis (16/10/2025).
“Program ini adalah salah satu program unggulan Presiden. Beliau menginginkan kebijakan yang benar-benar pro-rakyat, karena masih banyak masyarakat yang belum memiliki rumah,” ujar Tito di hadapan peserta sosialisasi yang dihadiri jajaran kepala daerah, perbankan, dan pelaku pembangunan perumahan.
Menurut Mendagri, program tiga juta rumah menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Presiden Prabowo telah menugaskan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk memimpin percepatan pembangunan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Realisasi program tersebut, kata Tito, membutuhkan sinergi lintas kementerian dan dukungan kuat dari daerah. “Kemendagri mendorong seluruh kepala daerah agar mengambil bagian aktif. Ini bukan hanya soal pembangunan fisik, tapi tanggung jawab sosial untuk menyejahterakan rakyat,” tegasnya.
Sebagai bentuk dukungan konkret, Mendagri bersama Menteri PKP dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang implementasi pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR.
“Kebijakan ini akan meringankan beban masyarakat kecil. Masa kita mau tarik pajak dari rakyat yang belum mampu punya rumah? Ini soal nurani dan pengabdian,” ujarnya.
Tito menilai, kebijakan tersebut juga memberi nilai tambah bagi kepala daerah. Jika diterapkan dengan baik, langkah tersebut akan meningkatkan kepercayaan publik sekaligus menjadi amal sosial yang berdampak langsung bagi rakyat kecil.
Mendagri menambahkan, pemerintah tengah membangun sistem perizinan perumahan yang terintegrasi dan mudah diakses masyarakat. Melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) di tiap kabupaten/kota, masyarakat bisa mengurus izin pembangunan dengan cepat dan transparan.
“Kami bisa memantau prosesnya secara real-time. Setiap minggu akan kami evaluasi, dan nanti akan ada award bagi Pemda yang paling banyak menerbitkan izin PBG bagi MBR,” kata Tito.
Ia juga menegaskan Pemda harus mengoptimalkan potensi daerah untuk mempercepat penyediaan lahan, memperkuat kerja sama pihak perbankan, serta memastikan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat. “Jika semua bergerak bersama, target tiga juta rumah akan tercapai lebih cepat,” ujarnya.
Kegiatan sosialisasi di Surabaya itu turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, serta pejabat dari berbagai lembaga dan sektor swasta.
Kolaborasi pusat dan daerah dalam program perumahan ini dinilai menjadi simbol sinergi nasional dalam menjalankan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, terutama cita ketujuh yang menekankan reformasi birokrasi dan pemerataan kesejahteraan rakyat.
Segenap langkah lintas sektor diyakini membuat pembangunan tiga juta rumah bukan hanya menjadi angka target, tetapi juga simbol pemerintahan yang hadir untuk rakyat kecil, memastikan setiap keluarga Indonesia memiliki tempat tinggal yang layak dan bermartabat.
Pewarta: Anggyta
Dukung Jurnalis Profesional Indonesia. Klik tombol di bawah untuk mengikuti saluran resmi dan bergabung dalam grup WhatsApp.
Ikuti Saluran INSERTRAKYAT
