JAKARTA, INSERTRAKYAT.COM – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan, setiap rupiah anggaran daerah harus memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
Selain dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, Pemda juga akan diperkuat program lintas kementerian dan lembaga.
Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Kantor Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Tito menekankan, alokasi TKD harus memperhatikan kemampuan fiskal tiap daerah.
Menurutnya, banyak daerah masih bergantung penuh pada TKD akibat rendahnya pendapatan asli daerah (PAD).
“Data kemampuan fiskal ini akan kita sharing dengan Kemenkeu untuk penentuan alokasi,” jelasnya.
Mantan Kapolri itu menegaskan, prioritas utama adalah memastikan roda pemerintahan di daerah tetap berjalan.
Hal itu mencakup pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), belanja operasional, dan gaji pegawai.
Tito mengungkapkan, sejumlah urusan seperti perlindungan sosial, pendidikan, dan kesehatan juga banyak dibiayai pemerintah pusat.
Karena itu, Kemendagri akan memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga agar program pusat di daerah sinkron dengan kebutuhan Pemda.
“Meski ada pengalihan anggaran ke pusat, dampaknya tetap harus dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Forum tersebut dihadiri Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Juga hadir Mendikdasmen Abdul Mu’ti, Menteri Pendidikan Tinggi Brian Yuliarto, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, serta Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
Menteri Investasi Rosan Perkasa Roeslani dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana turut mengikuti agenda itu.
Penulis: Syamsul | Editor: Supriadi
