Oleh Muhammad Subhan
MANTAN Duta Baca Indonesia, Gol A Gong, di akun Facebook-nya membagikan sebuah video pendek dengan ‘caption’: “Kenapa jumlah penulis dan buku yang diterbitkan tidak sebanding dengan jumlah penduduk Indonesia yang 280 juta jiwa?”
Saya tertarik merespons pertanyaan itu, meski Gol A Gong telah menyampaikan beberapa alasan di videonya, terutama terkait minimnya minat anak untuk menjadi penulis. Alasan utamanya, orang tua mereka menganggap penulis hanyalah pekerjaan melamun, sehingga penulis tidak menjadi cita-cita prioritas.
Dan, demikianlah realitasnya.
Indonesia kerap membanggakan diri sebagai negeri besar. Penduduknya sekitar 280 juta jiwa. Pasarnya luas. Bonus demografinya digadang-gadang menjadi tenaga produktif yang akan mendorong kemajuan bangsa.
Namun, ada satu pertanyaan yang jarang diajukan dengan jujur, jika benar kita bangsa besar, mengapa jumlah penulis dan buku yang terbit setiap tahun tidak sebanding dengan besarnya populasi itu?
Secara matematis sederhana, jika satu persen saja dari penduduk Indonesia aktif menulis buku, kita akan memiliki 2,8 juta penulis. Angka yang fantastis.
Tetapi realitas di lapangan berkata lain.
Penulis buku yang benar-benar konsisten, produktif, dan hidup dari karyanya hanya segelintir.
Buku terbit memang ada, tetapi belum menjadi arus utama kebudayaan. Di sinilah paradoks itu bermula.
Masalah paling mendasar adalah budaya baca yang belum mengakar kuat. Kita sering berdebat tentang peringkat literasi dalam survei internasional, tetapi persoalan utamanya bukan pada angka, melainkan pada kebiasaan. Membaca belum menjadi kebutuhan harian seperti makan dan minum. Ia masih dianggap aktivitas tambahan, dilakukan jika ada waktu luang, bukan diciptakan waktunya.
Budaya baca yang lemah melahirkan pasar buku yang sempit. Pasar yang sempit membuat penerbit berhitung ketat: cetakan kecil, promosi terbatas, distribusi selektif. Risiko bisnis menjadi tinggi. Akibatnya, peluang bagi penulis baru semakin mengecil.
Ini lingkaran yang berputar terus: pembaca sedikit, buku sedikit, penulis sedikit.
Distribusi menjadi masalah berikutnya. Indonesia adalah negara kepulauan. Buku mudah ditemukan di kota besar, tetapi tidak merata di banyak daerah. Biaya logistik mahal. Toko buku besar di sejumlah kota justru tutup dalam satu dekade terakhir.
Perpustakaan ada, tetapi tidak semuanya hidup sebagai ruang dialog gagasan. Akhirnya, akses terhadap buku menjadi persoalan geografis sekaligus ekonomi.
Soal ekonomi tidak bisa diabaikan. Harga buku rata-rata mahal, berkisar antara delapan puluh ribu hingga lebih seratus ribu rupiah. Bagi sebagian keluarga, angka itu bukan jumlah yang kecil. Ketika pilihan harus dibuat antara kebutuhan pokok dan buku, maka buku sering tersingkir. Dalam struktur konsumsi rumah tangga, buku belum dianggap kebutuhan primer.
Dampaknya tentu terasa langsung pada kesejahteraan penulis.
Skema royalti rata-rata delapan hingga sepuluh persen dari harga jual. Jika sebuah buku berharga seratus ribu rupiah dan terjual seribu eksemplar, maka penulis hanya menerima sekitar delapan hingga sepuluh juta rupiah sebelum pajak. Itu bukan angka yang cukup untuk menopang hidup dalam jangka panjang. Menjadi penulis akhirnya lebih sering diposisikan sebagai pekerjaan sampingan, bukan profesi utama.
Masalahnya kemudian merambat ke ranah sosial. Profesi penulis belum sepenuhnya dipandang menjanjikan. Orang tua lebih bangga jika anaknya menjadi pegawai negeri, dokter, insinyur, atau bekerja di perusahaan besar. Jarang ada yang dengan mantap berkata, “Saya ingin anak saya menjadi penulis!”
Padahal, peradaban besar selalu ditopang oleh tradisi tulis yang kuat. Tanpa penulis, gagasan tak terdokumentasi. Tanpa dokumentasi, bangsa kehilangan ingatan kolektifnya.
Sistem pendidikan juga belum sepenuhnya berpihak pada kreativitas menulis. Sekolah masih terjebak pada orientasi nilai dan ujian. Siswa dibiasakan menjawab soal pilihan ganda, bukan menyusun argumen panjang. Mereka dilatih menghafal, bukan mengolah gagasan. Menulis esai reflektif, cerpen, atau laporan mendalam sering kali menjadi tugas sesaat, bukan kebiasaan berkelanjutan.
Padahal, penulis lahir dari kebiasaan menulis yang panjang dan tekun.
Di sisi lain, kita hidup di era ledakan digital. Media sosial memberi ruang ekspresi yang luas dan instan. Banyak orang menulis setiap hari seperti status, keterangan foto, komentar, tetapi energi kreatif itu berhenti pada teks pendek yang cepat menguap. Algoritma lebih menghargai konten singkat dan sensasional daripada tulisan panjang yang reflektif.
Akibatnya, budaya literasi kita bergeser dari kedalaman ke kecepatan.
Fenomena ini bukan berarti generasi muda tidak mampu menulis. Mereka mampu dan kreatif. Namun, ekosistem yang ada lebih mendorong produksi konten cepat ketimbang karya yang membutuhkan perenungan panjang.
Menulis buku memerlukan disiplin, konsistensi, dan kesabaran berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Tidak semua orang siap dengan proses bersepi-sepi itu, apalagi jika imbal hasilnya belum menjanjikan.
Persoalan lain yang sering diabaikan adalah pembajakan. Buku bajakan, baik cetak maupun digital, masih mudah ditemukan. Ini memukul penerbit dan penulis sekaligus. Ketika karya tidak terlindungi dengan baik, motivasi untuk menghasilkan karya berkualitas ikut tergerus. Industri buku membutuhkan perlindungan hukum yang tegas agar tumbuh sehat.
Namun, menyalahkan keadaan saja tidak cukup. Kita perlu membangun kesadaran kolektif bahwa literasi adalah fondasi peradaban. Gerakan literasi tidak boleh berhenti pada seremoni atau slogan. Ia harus hadir dalam kebijakan konkret: penguatan perpustakaan sekolah, insentif bagi penulis dan penerbit, kemudahan distribusi buku ke daerah, hingga pembiasaan menulis kreatif dalam kurikulum.
Komunitas menulis juga memiliki peran strategis. Di banyak kota, komunitas sastra dan literasi terbukti mampu melahirkan penulis-penulis baru. Mereka menciptakan ruang berbagi, kritik, dan pendampingan. Negara seharusnya hadir memperkuat, bukan sekadar mengapresiasi dari kejauhan.
Pertanyaan tentang mengapa jumlah penulis dan buku tidak sebanding dengan 280 juta penduduk adalah cermin bagi kita semua. Kondisi itu bukan semata persoalan industri, tetapi juga persoalan kebudayaan. Apakah kita ingin menjadi bangsa konsumen gagasan atau produsen gagasan? Apakah kita puas menjadi pasar besar, atau ingin menjadi pusat produksi pengetahuan?
Bangsa yang besar bukan hanya diukur dari jumlah penduduknya, tetapi dari jumlah pikiran yang terdokumentasi.
Buku adalah jejak pikiran itu. Jika kita ingin masa depan yang kuat, maka investasi terbesar bukan hanya pada infrastruktur fisik, melainkan pada infrastruktur intelektual. Dan infrastruktur itu dibangun melalui tradisi membaca dan menulis yang kokoh.
Tanpa itu, 280 juta jiwa hanya akan menjadi angka statistik. Dengan itu, 280 juta jiwa bisa menjadi peradaban.
Muhammad Subhan, penulis, pegiat literasi, founder Sekolah Menulis elipsis – Insertrakyat.com
