BANDA ACEH, INSERTRAKYAT.COM– Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah perusahaan perkebunan yang mengelola pabrik Crude Palm Oil (CPO) di Aceh. Rapat yang berlangsung di gedung DPRA pada Kamis (13/3/2025) ini membahas optimalisasi pendapatan daerah dari sektor perkebunan, termasuk upaya hilirisasi industri CPO agar memberikan dampak ekonomi lebih luas bagi masyarakat.
Ketua Komisi III, Hj. Aisyah atau akrab disapa Kak Iin, memimpin rapat tersebut didampingi Wakil Ketua Komisi III, Armiyadi, SP, serta anggota Komisi III lainnya, yakni Hasballah (Cut Apa), Musdi Fauzi, H. Mawardi Basyah, dan Eddi Shadiqin. Diskusi berlangsung dengan menghadirkan perwakilan perusahaan dan stakeholder terkait.
Ketua Fraksi Partai NasDem DPR Aceh, Nurchalis, SP, M.Si, menegaskan bahwa sektor perkebunan, khususnya CPO, memiliki potensi besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sayangnya, selama ini kontribusi fiskal dari rantai pasok CPO masih tergolong minim. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah Aceh untuk mempercepat hilirisasi industri dengan membangun pabrik minyak makan dan produk turunan lainnya agar Aceh tidak hanya menjadi wilayah penghasil bahan mentah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sektor CPO tidak boleh hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga harus berdampak nyata bagi perekonomian Aceh melalui peningkatan pendapatan daerah dan penciptaan lapangan kerja,” ujar Nurchalis.
Hasil rapat ini menegaskan komitmen Komisi III DPR Aceh dalam mengawal kebijakan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Rekomendasi akan disusun untuk mendorong pemerintah Aceh agar segera merancang roadmap strategis guna mengoptimalkan pemasukan dari industri perkebunan.
Sementara itu, perwakilan perusahaan yang hadir menyatakan kesiapannya untuk mendukung pengembangan industri CPO di Aceh. Namun, mereka meminta pemerintah untuk memastikan dukungan infrastruktur, seperti storage tank dan pelabuhan representatif, guna memperlancar distribusi hasil perkebunan ke pasar domestik maupun ekspor.
Sejalan dengan visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh yang baru, Mualem – Dek Fad, Komisi III DPR Aceh akan terus mengadakan diskusi dan pertemuan dengan berbagai pihak guna menciptakan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat serta memperkuat posisi Aceh sebagai pemain utama dalam industri kelapa sawit nasional. (*)
Penulis : Rifqi/Insert
Editor : Supriadi
