WAMENA (INSERTRAKYAT.com) – Menanggapi hal ihwal warga mengamuk dan memblokade akses di kantor pagi tadi, pihak Disdukcapil Jayawijaya melalui Sekretaris Disdukcapil, Frank Aritonang, memberikan klarifikasi. Ia menyebut keterbatasan pelayanan terjadi akibat pembatasan jam operasional selama bulan Ramadan.
“Nomor antrean hanya diberikan untuk masyarakat yang melakukan perbaikan data. Selain itu, memang ada pembatasan jam pelayanan selama bulan Ramadan,” jelas Frank, Jum’at (27/2/2026).
Aksi pemblokiran kantor ini sempat mengganggu aktivitas pelayanan publik di lingkungan Disdukcapil Jayawijaya dan menjadi perhatian masyarakat luas khususnya wilayah Papua Pegunungan.
Warga berharap ada perbaikan sistem pelayanan yang lebih adil, transparan, dan profesional agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Tak kalah penting diketahui, diberitakan sebelumnya (Insertrakyat.com). Ratusan masyarakat mengamuk lalu memblokir kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Jayawijaya di Wamena, Jum’at (27/2/2026) pagi.
Pantauan Insertrakyat.com mengungkap bahwa, aksi masyarakat tersebut merupakan bentuk protes atas pelayanan administrasi kependudukan yang dinilai tidak maksimal dan tidak adil, bahkan ada yang bilang sarat Nepotisme!.
Amukan masyarakat pun disertai dengan teriakan menggema. Bahkan dalam pada itu, pemandangan Ketidakpuasan masyarakat menjadi tontonan di publik.
Beberapa petugas lalu terlihat berupaya menenangkan situasi. Meskipun demikian, tampaknya kekecewaan masyarakat terlanjur membara, sehingga mereka tersulut emosi dan mencari kepala Disdukcapil.
Sebenarnya, polemik di sana bukan pertama kali berkecamuk. Warga mengatakan beberapa waktu lalu juga sempat memuncak kemarahan mereka, pemicunya masih sama, pelayanan tak becus dan sarat Nepotisme di kantor Disdukcapil tersebut.
Kendati demikian, terekam secara visual, peristiwa pada Jum’at sangat mencekam. Sejumlah warga mengaku telah datang sejak pukul 06.00 WIT. Namun, mereka justru diminta pulang karena nomor antrean dinyatakan habis, sementara petugas baru mulai hadir sekitar pukul 08.30 WIT.
Kondisi itu yang memicu produksi kemarahan masyarakat. Mereka sangat merasa dirugikan oleh sistem pelayanan yang dianggap tidak mapan.
Salah satu warga, Wempi Asso, menyampaikan kekecewaannya secara mendalam. Dia menilai tidak adanya pejabat struktural di kantor saat kejadian memperburuk situasi. Sementara masyarakat ingin menemui kepala kantor untuk memperoleh jawaban atas pelayanan publik.
“Masyarakat ingin ketemu kepala dinas, sekretaris, dan kepala bidang, tapi semua tidak ada. Aspirasi ini mau disampaikan ke siapa?” ujar Wempi.
Tak berhenti sampai disitu, dia juga menuding adanya indikasi praktik nepotisme dan diskriminasi dalam pelayanan di kantor Disdukcapil Jayawijaya.
“Yang dapat pelayanan cepat. Itu khususnya mereka punya kenalan dekat dengan petugas Disdukcapil. (Ada orang dalam atau kenalan petugas) yang bisa mendapatkan layanan lebih cepat melalui jalur pintu belakang tanpa prosedur dan antrean,” tegasnya.
Sejak pagi hingga berangsur ke siang hari masyarakat masih mengamuk di kantor. Sementara pihak Disdukcapil dipastikan dikonfirmasi lebih lanjut, terkait apa sebenarnya yang membuat pelayanan publik di batasi, sehingga masyarakat mengamuk di Kantor.
Hingga pada akhirnya kemarahan massa mulai berhasil diredam oleh petugas kepolisian, menyusul pihak Disdukcapil Jayawijaya memberikan tanggapan dan penjelasan terkait dengan pembatasan jam pelayanan di bulan Ramadhan.
(Arif/ InsertRakyat.com).
