Jakarta, Insertrakyat.com — Pemerintah pusat telah mengumumkan arah kebijakan fiskal tahun 2025 yang mengusung tema besar, ialah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. 4 Mei.
Langkah ini ditempuh melalui strategi jangka pendek dan jangka menengah-panjang, metode ini menyasar fondasi ekonomi, sosial, dan keberlanjutan nasional.
Strategi jangka pendek menekankan empat sektor utama, masing-masing sektor antara lain.
- Pendidikan bermutu, lewat peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, penguatan sekolah unggulan, serta keterkaitan antara pendidikan dan dunia kerja (link and match).
- Kesehatan berkualitas, melalui pembangunan rumah sakit modern, pelayanan kesehatan gratis berbasis Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), penurunan stunting, dan pengendalian penyakit TBC.
- Pengentasan kemiskinan, dengan memperluas perlindungan sosial berbasis pemberdayaan, penyediaan rumah layak huni, Program Desa Mandiri, lumbung pangan, petani makmur, nelayan sejahtera, serta pembangunan berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara (IKN).
- Pertumbuhan ekonomi tinggi, didorong oleh hilirisasi, akselerasi investasi ekspor, dan transportasi ekonomi hijau melalui transisi energi dan penguatan energi baru-terbarukan.
Sementara itu, strategi jangka menengah-panjang fokus pada delapan pilar utama.
- Peningkatan kualitas SDM unggul
- Transformasi ekonomi hijau
- Inklusivitas pembangunan
- Penguatan infrastruktur
- Reformasi birokrasi dan regulasi
- Pemberdayaan ekonomi kreatif dan kewirausahaan
- Kemandirian pertahanan, pangan, dan energi
- Penguatan nasionalisme, demokrasi, dan hak asasi manusia
Guna mendukung strategi tersebut, Pemerintah pusat menguatkan kebijakan fiskal secara holistik, dengan prinsip collecting more, spending better, serta menerapkan skema pembiayaan yang prudent dan innovative financing.
“Penguatan penerimaan tetap mengedepankan iklim investasi, sedangkan belanja negara difokuskan pada efisiensi dan program prioritas dengan orientasi hasil (result-based budget),” bunyi keterangan resmi Kementerian Dalam Negeri yang dikutip Insertrakyat.com di Jakarta, hari ini.
Lebih dalam terkait skema pembiayaan inovatif ini turut melibatkan peran aktif sektor swasta, BUMN, BLU, SWF, SMV, serta pengembangan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Diharapkan, langkah ini dapat mempercepat pembangunan nasional, memperkuat ketahanan fiskal, serta menjaga fleksibilitas APBN.
Sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan, serta harmonisasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, diyakini menjadi kunci percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju masa depan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Skema ini, jauh sebelumnya telah dirancang oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kemendagri dalam hal ini berkolaborasi dengan Kementerian Keuangan RI. Untuk Rentetan dan atau masing – masing nilai anggaran segera diulas Insertrakyat.com.
Berkontribusi dalam artikel ini adalah Miftahul Jannah
