JAKARTA, INSERTRAKYAT.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meningkatkan integritas dengan menyosialisasikan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025 yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (25/2/2026). Indeks Integritas Nasional ATR/BPN tercatat sebesar 71,3, menjadi perhatian serius bagi jajaran kementerian untuk meningkatkan kualitas layanan dan tata kelola pertanahan secara bertahap.
Tenaga Ahli Menteri Bidang Ekonomi Pertanahan, Dedi Noor Cahyanto, menghendaki pembenahan internal di seluruh unit kerja, khususnya bagi Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN dan Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah).
“Hasil SPI dari KPK ini menjadi indikator penting untuk menilai situasi layanan dan tata kelola. Pak Menteri berharap ada perubahan signifikan. Para Kakanwil dan Kakantah harus memahami paparan KPK dan benar-benar melakukan pembenahan internal,” ujar Dedi Noor Cahyanto saat sosialisasi yang digelar secara daring.
Mulai April 2026, sebut Dedi, tim pusat ATR/BPN bersama KPK akan turun ke daerah untuk memastikan langkah perbaikan berjalan efektif. Program ini juga berada di bawah pengawasan Inspektorat Jenderal sebagai payung pengawasan internal.
Sementara itu, Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi KPK, Budhi Rustandi, menjelaskan survei SPI dilakukan dengan metode ketat untuk memastikan validitas data. Sebanyak 2.758 responden internal, 4.501 responden eksternal, dan 44 responden ahli telah lolos screening tanpa indikasi anomali atau duplikasi.
“Indeks integritas ATR/BPN pada responden internal tercatat 83,15 dan responden eksternal 82,4, masuk kategori terjaga. Namun, pada responden ahli indeks hanya 63,89 sehingga memengaruhi nilai agregat nasional menjadi 71,3,” terang Budhi Rustandi.
Budhi menambahkan, beberapa satuan kerja Kementerian ATR/BPN Pusat belum dapat dirilis indeks SPI-nya karena jumlah responden belum memenuhi ambang batas minimal. Secara nasional, ATR/BPN berada di peringkat 384 dari 657 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang disurvei.
Sosialisasi yang dihadiri pejabat pimpinan tinggi pratama, para Kakanwil BPN provinsi, dan Kakantah se-Indonesia ini diharapkan memperkuat pemahaman jajaran terhadap peta risiko integritas di unit kerja masing-masing.
(Syamsul).
