INSERT RAKYAT, JAKARTA — Hore!. DPR RI resmi menyetujui pagu indikatif sebesar Rp70,86 triliun untuk Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dalam Tahun Anggaran 2026. Persetujuan itu diteken dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Kementerian PU dan mitra kerja di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 10 Juli 2025.
Angka raksasa itu bukan hanya nominal. melainkan arah kebijakan pembangunan nasional. Pemerintah, melalui Kementerian PU, kini diberi mandat untuk mewujudkan konektivitas dan irigasi sebagai fondasi swasembada pangan.
Menteri PU, Dody Hanggodo, menjelaskan, alokasi anggaran tersebut tetap diarahkan pada penanganan jalan nasional dan jaringan irigasi pangan. Hal itu, kata Dody, merupakan respons atas arahan Presiden Prabowo Subianto sejak awal 2025.
“PU-PR mendapatkan arahan langsung dari Presiden. Prioritas nasional saat ini adalah swasembada pangan. Maka pembangunan jalan dan jaringan irigasi menjadi penopang utama,” ujar Dody dalam sesi pemaparan anggaran.
Pembangunan infrastruktur bukan lagi dimaknai sebagai proyek biasa. Kini, ia menjadi instrumen penting untuk memperkuat ketahanan pangan. Jalan-jalan produksi, saluran irigasi, dan pengendali banjir tak bisa lagi dipisahkan dari strategi pangan nasional.
Dari total Rp70,86 triliun tersebut, porsi terbesar dialokasikan ke Direktorat Jenderal Bina Marga, yakni Rp31,80 triliun. Dana itu akan digunakan untuk membangun jalan baru sepanjang 152 km, peningkatan kapasitas dan preservasi jalan 1.113 km, serta preservasi jembatan sepanjang 29.241 meter.
Selain itu, terdapat rencana pembangunan flyover dan underpass sepanjang 362 meter, serta jalan tol sepanjang 26,54 km. Dengan demikian, konektivitas antarwilayah dan daerah produksi diharapkan makin lancar, mengurangi biaya logistik dan waktu tempuh distribusi pangan.
Anggaran ini menunjukkan bahwa konektivitas fisik tetap menjadi tulang punggung pembangunan. Namun, efisiensi dan keberlanjutan tetap harus dikawal ketat oleh publik.
Sektor lainnya adalah sumber daya air, yang mendapatkan alokasi Rp20,51 triliun. Fokusnya jelas: pembangunan jaringan irigasi seluas 2.000 hektare, rehabilitasi jaringan irigasi 15.000 hektare, pengendali banjir sepanjang 16 km, serta pembangunan 15 bendungan yang saat ini masih berjalan (ongoing).
Tak hanya itu, pengamanan pantai sepanjang 4 km dan penyediaan air baku 0,3 m³/detik turut masuk dalam prioritas kerja 2026. Dengan skema ini, air tak hanya difungsikan sebagai sumber daya alam, tetapi menjadi instrumen kontrol atas risiko bencana serta daya dukung lahan pertanian.
Di luar konektivitas dan air, bidang Cipta Karya memperoleh alokasi Rp4,11 triliun. Dana ini diperuntukkan bagi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebanyak 6.731 Sambungan Rumah (SR), pengelolaan air limbah bagi 400 kepala keluarga, serta pembangunan satu bangunan gedung.
Sementara itu, Bidang Prasarana Strategis dialokasikan Rp13,53 triliun. Targetnya mencakup 1.000 unit madrasah dalam program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), 100 Sekolah Rakyat, 5 kampus umum dan keagamaan, serta berbagai prasarana olahraga, budaya, kesehatan, dan peribadatan.
Perlu dicatat, pembangunan sektor ini tak hanya menambah bangunan fisik. Ia menciptakan ruang publik, memperluas akses sosial, dan memperkuat identitas masyarakat dalam wilayah yang terus berkembang.
Sisa dana sebesar Rp0,91 triliun akan digunakan untuk belanja operasional, termasuk gaji pegawai dan operasional kantor. Meski terlihat kecil, pos ini memastikan seluruh kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan tertib administrasi dan transparansi anggaran.
Menteri Dody menyampaikan apresiasi kepada DPR atas persetujuan ini. Namun ia tidak menutup mata terhadap kebutuhan tambahan anggaran. Ia menyebut, Kementerian PU masih memerlukan tambahan dana sebesar Rp68,88 triliun untuk mengoptimalisasi program kerja 2026.
Tambahan ini terbagi dalam dua kelompok: Rp65,28 triliun untuk program teknis, termasuk infrastruktur berbasis masyarakat dan skema padat karya, serta Rp3,6 triliun untuk dukungan manajemen.
“Kami akan mengkaji lebih lanjut agar semua arahan dan bimbingan Komisi V DPR RI, terutama soal IBM (Infrastruktur Berbasis Masyarakat) dan padat karya, bisa tetap dilaksanakan meski belum maksimal,” kata Menteri Dody.
Dari sisi narasi kebijakan, pagu ini adalah kelanjutan dari visi besar [Presiden Prabowo] swasembada pangan. Namun titik krusialnya bukan pada nominal, melainkan pelaksanaan yang tepat, cepat, dan berorientasi manfaat langsung bagi rakyat.
Pembangunan jalan dan irigasi harus benar-benar mendukung produktivitas petani, bukan hanya menyerap anggaran. Bendungan harus menjamin air irigasi mengalir saat musim tanam, bukan sekadar bangunan monumental. Infrastruktur pendidikan dan kesehatan harus hidup, bukan hanya bangunan kosong.
Pengawasan publik dan peran pers menjadi penting. Masyarakat berhak tahu sejauh mana setiap rupiah anggaran memberikan dampak nyata. Transparansi, efektivitas, dan keberlanjutan harus menjadi pilar utama implementasi program Kementerian PU.
Transformasi pembangunan fisik ke arah pembangunan keberdayaan menjadi tuntutan zaman. Anggaran yang besar harus berdampak langsung pada kemampuan masyarakat untuk hidup lebih layak, produktif, dan mandiri.
Pemerintah sudah mengambil langkah bertabur anggaran Triliun. Kini tinggal pelaksanaan dan keberanian untuk membuktikan bahwa infrastruktur yang dibangun memang demi rakyat, bukan hanya simbol proyek semata.
Rp70,86 triliun telah dikunci untuk Kementerian PU. Di atas kertas, arah dan rencana sudah sangat strategis. Namun tantangan terbesar bukan pada rencana, melainkan pelaksanaan.
DPR telah memberi lampu hijau, Presiden telah mengarahkan. Sekarang, tanggung jawab ada pada Kementerian PU untuk menjawabnya dalam kerja yang serius. Apakah rakyat akan segera merasakan jalan mulus, air irigasi lancar, dan infrastruktur pendidikan yang menyentuh?. Tahun 2026. Hanya waktu dan pelaksanaan yang bisa menjawabnya.
(Anggyta/InsertRakyat.com).
