DELI SERDANG, INSERTRAKYAT.com – Warga Lubuk Pakam kecewa dengan pasar murah yang digelar DPRD Kabupaten Deli Serdang, Rabu (10/09/2025) pukul 14.00 WIB. Warga menilai kegiatan itu lebih menguntungkan pegawai honorer dan staf DPRD dibanding masyarakat miskin.
“Kami diminta membawa Kartu Keluarga, tapi saat mau ambil kupon, kupon sudah habis. Paket dibeli orang bermobil dan staf DPRD. Warga miskin seperti kami malah tidak kebagian,” ungkap NS (48), warga Lubuk Pakam.
Pasar murah DPRD dijual Rp 80.000 per paket, berisi beras SPHP 5 kg, minyak 1 kg, gula 1 kg, telur, dan beberapa bungkus Supermi. Warga yang datang sejak siang terpaksa pulang tanpa kupon karena sebagian besar sudah diambil pegawai honorer dan staf DPRD.
Media sosial ramai membahas video kegiatan itu. Warga menilai pasar murah ini seolah hanya diperuntukkan bagi kalangan menengah ke atas. “Kalau berbagi tidak adil, lebih baik dilakukan diam-diam daripada diumumkan ke publik. Ini malah membuat kami kecewa,” kata Masyarakat.
Anggota DPRD Paian Purba, SH membenarkan pasar murah digelar. Ia menegaskan anggaran berasal dari patungan anggota DPRD dan tujuan kegiatan untuk kepentingan masyarakat. Namun, warga menilai praktiknya tidak transparan dan kurang berpihak kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.
Ketua DPRD Zakky Shahry menyebut pasar murah sebagai bentuk kepedulian anggota dewan. “Kami berharap kegiatan ini bisa terus berlanjut,” katanya.
Sekitar 1.000 paket ludes terjual dalam dua jam. Penjualan menggunakan sistem kupon agar sesuai ketersediaan paket. Ketua DPRD didampingi Wakil Ketua Kuzu Tarigan, Hamdani Syahputra, dan Agustiawan Saragih, serta sejumlah anggota dewan lain termasuk Misnan Aljawi, Junaidi, Zul Amri, Paian Purba, dan Ilham Pulungan.
Meski kegiatan dilakukan secara sukarela dengan dana patungan anggota DPRD, warga menilai pelaksanaan tidak adil. Puluhan warga miskin yang datang tidak mendapatkan kupon, sementara staf dan honorer DPRD lebih dulu memperoleh paket.
Kekecewaan warga Lubuk Pakam menyoroti pentingnya transparansi dan prioritas penerima manfaat dalam setiap kegiatan sosial yang digelar pejabat publik.
Penulis: Riski |Editor: Bahtiar.
