GRESIK – Pemerintah Desa Mentaras menggelar penyuluhan hukum bersama YLBH Fajar Trilaksana.
Kegiatan mendukung program pemerintah peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
Desa Mentaras merupakan Desa Sadar Hukum di Kecamatan Dukun, Gresik.
Penyuluhan bertema akses bantuan hukum bagi masyarakat rentan.
Acara dilaksanakan di Balai Desa Mentaras, Kamis 30 Oktober 2025.
Sebanyak 40 peserta hadir dari unsur pemerintah desa dan warga.
Kepala Desa Mentaras, H. Akhmad Suparto membuka kegiatan resmi.
Ia menegaskan pentingnya pemahaman akses keadilan bagi masyarakat desa.
Pemerintah desa berharap masyarakat tidak salah langkah mencari keadilan.
“YLBH FT responsif terhadap kebutuhan kami,” ujar Suparto.
Ia berharap sinergi berkelanjutan, bukan sekadar kegiatan seremonial desa.
Suparto juga menekankan pembekalan untuk mencegah masalah hukum keluarga.
Ia mengingatkan peran keluarga saling menjaga dari pelanggaran hukum.
Direktur YLBH FT, Andi Fajar, menyampaikan apresiasi atas kerja sama.
Pihaknya fokus mengoptimalkan pengetahuan masyarakat terkait layanan hukum.
Masyarakat perlu tahu jalur pengaduan yang tepat saat bermasalah hukum.
Ia menyoroti dampak teknologi terhadap perilaku anak dan remaja.
Peran orang tua dan lingkungan menjadi fondasi pembinaan karakter hukum.
Pemaparan dilakukan panel bersama empat advokat YLBH FT.
Mereka adalah Muhlison MH, Rudi Suprayitno SH, Herman Sakti Iman MH, dan Kitri Jumiati SH.
Peserta aktif berdiskusi soal waris, tanah, dan hasil mediasi desa.
Mereka juga menyinggung implementasi KUHP baru dalam kehidupan masyarakat.
YLBH FT menjelaskan semangat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011.
UU bertujuan menjamin hak masyarakat miskin memperoleh bantuan hukum.
Tujuannya memastikan kepastian hukum dan akses keadilan setara.
Negara wajib memberikan layanan hukum efektif, transparan, dan manusiawi.
Hak asasi harus terlindungi dalam proses bantuan hukum masyarakat miskin.
Peserta menerima penjelasan syarat dan prosedur bantuan hukum gratis.
YLBH FT menyampaikan mekanisme permohonan bantuan hukum sesuai ketentuan.
Posbakum kini tersedia hingga tingkat desa dan kelurahan nasional.
Layanan itu bentuk kehadiran negara bagi pencari keadilan akar rumput.
Kegiatan ditutup dengan sesi interaktif dan komitmen pembinaan berkelanjutan. (Red).
