INSERTRAKYAT.COM, — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah di Sulawesi Tengah untuk memahami secara utuh arah kebijakan nasional yang diusung Presiden RI Prabowo Subianto.
Hal itu ia sampaikan saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026, di Kantor Bappeda Provinsi Sulteng, Senin kemarin, seperti dikutip keterangan resmi Puspen Kemendagri, yang diterima Insertrakyat.com, Selasa Siang, (15/4/2025) di Jakarta Selatan.
Menurut Bima, landasan visi besar Presiden dapat ditemukan dalam buku Paradoks Indonesia dan Solusinya. Ia menilai, pemahaman terhadap buku tersebut akan membantu daerah menjabarkan dan menyesuaikan arah pembangunan lokal dengan kebijakan nasional.
“Silakan baca ini, maka kita akan punya gambaran lengkap dan lebih bisa menjiwai jalan pikiran Presiden Prabowo,” ujar Bima dalam forum yang juga dihadiri oleh Gubernur Sulteng Anwar Hafid dan para kepala daerah se-Sulteng.
Ia menambahkan, sejumlah program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan efisiensi anggaran lahir dari gagasan besar yang termuat dalam buku tersebut. Presiden Prabowo, sebut Bima, terinspirasi oleh tokoh reformis Tiongkok, Deng Xiaoping, yang mampu mengantar negaranya menjadi kekuatan ekonomi dunia.
Lebih jauh, Bima menegaskan, keselarasan visi pusat dan daerah dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Ia menyoroti tantangan Indonesia dalam keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap), yang ditargetkan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8 persen demi menyongsong Indonesia Emas 2045.
Indonesia, jelas Bima, menerapkan sistem ekonomi campuran. Sistem ini membuka ruang investasi, namun juga menjaga perlindungan masyarakat ekonomi bawah, salah satunya melalui program Koperasi Desa Merah Putih.
Pada kesempatan itu, Bima juga memberikan apresiasi kepada Gubernur Anwar Hafid atas keberhasilannya menjaga kekompakan dengan jajaran bupati dan wali kota. Kekompakan tersebut, menurutnya, menjadi dasar dalam mempercepat sinkronisasi dan sinergi antar pemerintah daerah.
“Sinergi, sinkronisasi, dan akselerasi adalah tiga kunci yang selalu diingatkan oleh Mendagri dalam retret kepala daerah beberapa waktu lalu,” ungkap Bima.
Dalam forum Musrenbang tersebut, turut dilakukan penandatanganan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang Provinsi Sulteng oleh Gubernur dan seluruh kepala daerah kabupaten/kota. Bima Arya juga menyaksikan pemberian penghargaan kepada sejumlah daerah atas capaian penurunan angka kemiskinan.
Acara tersebut dihadiri oleh anggota Komisi II DPR RI Longki Djanggola, Wakil Gubernur Sulteng Reny A. Lamadjido, Ketua DPRD Sulteng Moh. Arus Abdul Karim, seluruh kepala daerah se-Sulteng, serta unsur Forkopimda Sulawesi Tengah. (*)
