PALANGKARAYA, INSERT RAKYAT — Pelaksanaan Rapat Pimpinan Paripurna Nasional (RAPIMPURNAS) KNPI 2025 di Kota Palangkaraya diduga menyimpan sejumlah kejanggalan dalam pengelolaan anggaran. Hal itu disampaikan langsung oleh Pengurus DPP KNPI Bidang Kebijakan Publik, Ramadhan Reubun.
Dalam pernyataannya, Ramadhan menyoroti minimnya transparansi dalam tata kelola keuangan panitia, baik dari pihak pusat maupun daerah.
“Dalam kegiatan nasional ini tidak ada kejelasan soal keuangan baik dari pusat maupun daerah. Perlu adanya transparansi,” kata Ramadhan kepada InsertRakyat.com, Ahad, (6/7/2025).
Ramadhan, yang juga merupakan Panitia Nasional RAPIMPURNAS 2025, menyebut ada dugaan ketidakwajaran dalam manajemen internal panitia. Ia mengaku menerima keluhan dari beberapa anggota panitia lainnya.
“Saya juga sebagai panitia nasional melihat bahwa kegiatan besar ini seperti adanya aroma busuk dalam kepanitiaan, sehingga banyak panitia yang mengeluh,” ungkapnya.
Ia mendesak Ketua Panitia Lokal yang juga Ketua DPD KNPI Kalimantan Tengah, Alvian Mawardi, untuk segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan secara terbuka dan profesional.
“Ini kegiatan perlu untuk dibuat pertanggungjawaban agar lebih transparan. Saya tegaskan lagi, buat Ketua Panitia Lokal Alvian Mawardi, segera lakukan laporan pertanggungjawaban! Jangan kau main-main, ya!” tandas Ramadhan.
Sampai berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi yang berhasil diperoleh dari pihak Panitia Lokal RAPIMPURNAS KNPI 2025 maupun Ketua DPD KNPI Kalteng, Alvian Mawardi. (*/Red).
