Insertrakyat.com, Jatinangor – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan peran strategis sekretaris daerah (Sekda) dalam keberhasilan program pembangunan. Sekda disebutnya sebagai “jantung pemerintahan daerah” yang menggerakkan birokrasi dan menjamin pelayanan publik optimal. Mendagri menegaskan agar tidak ada pejabat publik pemerintahan yang mudah baper dan anti kritik/kritis dari masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan usai membuka Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Non-Kementerian dengan Pemerintah Daerah (Rakor) Tahun 2025 di Balairung Rudini, IPDN Jatinangor, Senin (27/10/2025). Rakor diikuti Sekda dan Kepala Bappeda seluruh Indonesia sebagai forum evaluasi realisasi APBD dan sinkronisasi kebijakan pembangunan ke depan.
Mendagri menekankan pengelolaan anggaran efektif. Contohnya, Kabupaten Lahat berhasil menekan belanja birokrasi sehingga program prioritas masyarakat lebih besar, sementara beberapa daerah lain meningkatkan PAD tanpa membebani masyarakat.
“Ada daerah yang membuat sistem seperti Banyuwangi, sehingga PAD bertambah tanpa memberatkan rakyat,” ujarnya.
Mendagri juga menekankan kemampuan daerah menangkap peluang program pemerintah pusat, terutama infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Kepala daerah dengan rekam jejak baik dan bebas korupsi lebih diprioritaskan.
Selanjutnya, Mendagri mendorong pemberdayaan UMKM dan kemitraan dengan swasta untuk memperkuat ekosistem ekonomi daerah. Langkah ini juga mempermudah perizinan dan menjaga perputaran uang di masyarakat.
Rakor yang digelar empat hari ini juga dimaksudkan sebagai momentum retret bagi para Sekda. Pemilihan lokasi di IPDN Jatinangor dianggap efektif karena dekat dengan Jakarta, memudahkan akses narasumber.
Terkait pengawasan efisiensi dana Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2026, Kemendagri akan memanfaatkan SIPD dengan live streaming hasil pemantauan. Mendagri memastikan turun langsung ke daerah, dibagi berdasarkan tiga wilayah dengan dukungan tiga Wamendagri.
Mendagri menegaskan, sinergi Forkopimda dan kolaborasi masyarakat menjadi kunci implementasi program prioritas nasional, terutama dalam penanganan kemiskinan dan kebutuhan dasar.
“Ini kunci program yang harus dikerjakan Sekda, sekaligus mendukung prioritas Bapak Presiden,” pungkasnya.
Penulis: Anggytha Putrie Alvio Mahho Ghanny /Agy.
