OPINI,– KASUS dugaan pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian, SYL yang menyeret nama mantan Ketua KPK, Firli Bahuri, terus menjadi sorotan publik. Sejak isu ini mencuat, rakyat Indonesia dihadapkan pada drama panjang yang tak kunjung berujung. Di satu sisi, ada harapan akan tegaknya keadilan, tetapi di sisi lain, ketidakpastian hukum justru menjadi tontonan yang melelahkan.
Publik tentu masih ingat bagaimana publik dikejutkan oleh serangkaian pemeriksaan oleh Polda Metro Jaya. Namun, setelah gelombang pertama puing-puing keadilan itu berlalu, kasus ini seolah memasuki lorong sunyi. Firli yang semula terlihat “terkepung” oleh bukti-bukti kini tampak begitu tenang, seakan badai besar hanya sekadar angin lalu.
Jika ditarik lebih jauh, kasus Firli Bahuri tak hanya ujian bagi dirinya secara pribadi, namun, juga bagi institusi hukum di negeri ini. Rakyat menanti, apakah hukum benar-benar akan ditegakkan atau sekadar menjadi alat tawar-menawar kepentingan di balik meja.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Masyarakat bukannya tak paham bahwa kekuasaan sering kali mampu mengubah arah hukum. Kasus-kasus besar sebelumnya menunjukkan bahwa keadilan bisa menjadi barang mahal jika berhadapan dengan orang-orang yang memiliki jaringan kuat. Jika penegakan hukum terhadap Firli setengah hati, itu hanya akan menambah daftar panjang kekecewaan rakyat terhadap institusi hukum kita.
Kasus ini harus menjadi momentum bagi aparat penegak hukum untuk membuktikan bahwa hukum tidak tumpul ke atas. Jika ada cukup bukti, segera tuntaskan. Jika tidak, sampaikan dengan transparan. Jangan biarkan rakyat terus digantung dalam ketidakpastian.
Ketika pejabat tinggi terjerat kasus, yang dipertaruhkan bukan hanya nasib individu tersebut, tetapi juga kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Jika kasus ini berakhir dengan jalan damai yang penuh kompromi, itu hanya akan membenarkan anggapan bahwa keadilan hanyalah milik mereka yang berkuasa.
Pekan lalu, Indonesia dihebohkan dengan fakta, Polda Metro Jaya Bakal menetapkan tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang berkaitan dengan tersangka sebelumnya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap Mantan Gubernur Sulawesi Selatan, SYL.
Rakyat menanti fakta terbaru, bukan drama berlarut-larut yang hanya mempermainkan harapan. Hukum yang tegas dan transparan adalah satu-satunya cara agar kepercayaan itu tetap terjaga. Jika tidak, jangan salahkan rakyat jika mereka semakin apatis terhadap hukum di negeri ini.
Oleh : Supriadi Buraerah