SINJAI, INSERTRAKYAT.COM – Kontras pembangunan infrastruktur kembali terlihat jelas di Kabupaten Sinjai. Di saat jalanan rusak di sejumlah wilayah pedesaan masih menjadi keluhan utama warga, kawasan pusat kota justru tampil gemerlap dengan pemasangan lampu-lampu hias bernilai miliaran rupiah.
Diketahui, pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) di Kabupaten Sinjai yang meliputi Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan dr. Hamka, termasuk pemasangan lampu taman, jaringan instalasi listrik, serta pekerjaan pendukung seperti median jalan, menelan anggaran fantastis sebesar Rp 1.090.499.149,20 dari APBD/PAD Tahun Anggaran 2025.
Namun, kondisi ini berbanding terbalik dengan yang terjadi di Desa Bulutellue, Kecamatan Bulupoddo, terutama di ruas jalan Samaenre-Tanatekko. Jalan tersebut kata warga sudah lama rusak, dan berlumpur saat musim hujan, berdebu di musim kemarau. Kondisi ini sudah berlangsung bertahun-tahun tanpa perbaikan maksimal.
Akses jalan di Bulupoddo itu merupakan jalur utama bagi masyarakat Desa Bulu Tellue, untuk beraktivitas, mulai dari mengangkut hasil pertanian, menuju sekolah, hingga mendapatkan layanan kesehatan. Warga pun merasa terabaikan.
“Kalau hujan, motor sering jatuh karena licin. Kami heran, jalan seperti ini seolah tidak pernah jadi prioritas. Kami berharap pemerintah Kabupaten Sinjai menjadikan prioritas utama pengerjaan jalan ruas Samaenre-Tanatekko,” ungkap Anto, warga Bulutellue seperti dikutip Insertrakyat.com, Ahad, (11/1/2025).
Ironisnya, di pusat Kota Sinjai, wajah pembangunan justru tampak mewah dan elegan. Lampu-lampu hias berjajar menerangi sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, menciptakan kesan modern dan estetis. Proyek penataan kota ini menelan anggaran hingga miliaran rupiah, memunculkan pertanyaan masyarakat terkait skala prioritas pembangunan daerah.
Banyak warga menilai pembangunan seharusnya lebih mengedepankan kebutuhan dasar masyarakat, seperti infrastruktur jalan yang layak, terutama di wilayah pedesaan yang menjadi tulang punggung sektor pertanian dan ekonomi daerah.
Aktivis lokal menilai ketimpangan pembangunan antara kota dan desa berpotensi memperlebar kesenjangan sosial.
“Keindahan kota memang penting, tetapi akses dan keselamatan masyarakat desa jauh lebih mendesak,” ungkap Fauzan, aktivis di Sinjai.
Warga berharap pemerintah daerah dapat lebih peka terhadap kondisi ini dan melakukan evaluasi terhadap perencanaan anggaran ke depan. Pembangunan yang merata dinilai menyangkut keadilan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Sinjai. (su/s)
