JAKARTA, INSERTRAKYAT.com — Persoalan pengelolaan sampah di Indonesia dinilai semakin kompleks dan tidak dapat lagi ditangani secara parsial oleh pemerintah daerah. Diperlukan pendekatan baru yang menekankan kolaborasi lintas wilayah, penguatan kebijakan, serta pemanfaatan teknologi yang berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN), T.R. Fahsul Falah, dalam laporan pelaksanaan Forum Diskusi Aktual (FDA) Tantangan dan Peluang Menuju Tata Kelola Sampah Berkelanjutan dengan studi kasus aglomerasi pengelolaan sampah, yang digelar di Golden Boutique Hotel Jakarta, Selasa (13/1/2026).
BACA JUGA: BSKDN Gandeng KPPB dan RKIH, Matangkan Strategi Tata Kelola Sampah Jelang FDA 13 Januari 2026
Forum diskusi tersebut dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri III), Akhmad Wiyagus dan diikuti perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Lingkungan Hidup, serta biro dan bagian tata pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota, baik secara luring maupun daring.
Kepada Insertrakyat.com (14/1/2026), TR. Fahsul Falah menjelaskan, bahwa dalam sambutannya Wakil Menteri Dalam Negeri menegaskan bahwa tantangan tata kelola sampah nasional saat ini dipicu oleh pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang tidak sebanding dengan kapasitas infrastruktur, sumber daya manusia, serta teknologi di daerah. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah mendorong pengelolaan sampah berbasis aglomerasi dan kerja sama antardaerah guna menciptakan efisiensi pembiayaan serta optimalisasi teknologi pengolahan.
Forum tersebut menghadirkan narasumber dari berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, akademisi, hingga komunitas masyarakat. Narasumber yang hadir antara lain Wali Kota Bogor Dedie Abdu Rachim, Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Pilar Saga Ichsan, Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang Soma Atmaja, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Kiswatiningsih, serta perwakilan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.
Selain itu, diskusi juga melibatkan pakar lingkungan dari Universitas Hasanuddin dan Universitas Indonesia, serta perwakilan komunitas lingkungan yang bergerak dalam isu persampahan.
Berdasarkan pemaparan para narasumber, TR menyampaikan sejumlah kesimpulan penting. Pertama, penyelesaian masalah persampahan tidak boleh sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah daerah, sehingga diperlukan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, khususnya sektor industri yang berkontribusi terhadap timbulan sampah.
Kedua, diperlukan sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah untuk menyelaraskan arah pengelolaan sampah nasional, termasuk penguatan kelembagaan dan dukungan regulasi dari pemerintah pusat.
Ketiga, penanganan sampah tidak memiliki solusi tunggal. Pengelolaan harus dilakukan melalui kombinasi berbagai pendekatan, mulai dari pemilahan sampah di TPS 3R, pengurangan sampah dari hulu, peningkatan kesadaran masyarakat, hingga pemanfaatan teknologi pengolahan seperti insinerator dan daur ulang.
Keempat, pengelolaan sampah harus terintegrasi dari hulu hingga hilir. Strategi di hulu difokuskan pada pengurangan penggunaan plastik dan pembiasaan perilaku ramah lingkungan, sementara di hilir diarahkan pada pemanfaatan teknologi pengolahan sampah menjadi bahan baku bernilai dan energi.
Kelima, kebijakan pengelolaan sampah dipandang sebagai bagian penting dari agenda transformasi nasional. Penetapan proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) sebagai Proyek Strategis Nasional diharapkan dapat mempercepat pembangunan fasilitas pengolahan sampah di daerah prioritas.
Sebagai tindak lanjut, sebut TR, forum tersebut merekomendasikan pemberian sanksi tegas kepada pemerintah daerah yang tidak mampu mengelola sampah secara memadai, peningkatan investasi teknologi pengolahan sampah di sektor hilir, serta penguatan kerja sama lintas wilayah dalam pengelolaan persampahan.
“Hasil Forum Diskusi Aktual ini selanjutnya akan menjadi bahan penyempurnaan substansi dan arah kebijakan strategis BSKDN dalam mendorong tata kelola sampah yang berkelanjutan di tingkat nasional,” demikian kata TR Fahsul Falah yang juga mantan Pjs.Wali Kota Dumai, Provinsi Riau. (Adv).
