Penataan Kawasan Kumuh Minapolitan Lappa Belum Jelas Kapan Realisasinya, FGD Formalitas?

SINJAI, INSERTRAKYAT.com – Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Sinjai, Andi Syarifuddin, menegaskan bahwa pihaknya tengah memantapkan langkah awal revitalisasi kawasan kumuh di Kelurahan Lappa, wilayah yang dikenal sebagai sentra perikanan atau Minapolitan di Sinjai.

Sejauh ini, pihaknya telah menggelar pembahasan kawasan melalui kegiatan FGD, ungkap Andi Syarifuddin saat dikonfirmasi Insertrakyat.com, Senin petang.

“Tujuan utama FGD ini adalah merumuskan desain rencana penanganan kawasan kumuh di Kelurahan Lappa,” lanjutnya.

Meski begitu realisasi penataan kawasan Mina Lappa itu belum dapat dipastikan oleh pemerintah.

Sebelumnya, pada siang hari, Andi Syarifuddin juga menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penanganan Kawasan Kumuh Minapolitan Lappa.

Kegiatan itu berlangsung di Command Center, Rujab Bupati Sinjai. Sekretaris Daerah (Sekda) Sinjai, Andi Jefrianto Asapa, memimpin langsung jalannya kegiatan tersebut.

Menurut Andi Syarifuddin, kegiatan ini menjadi arena penting untuk menyusun strategi komprehensif, mengidentifikasi akar persoalan, serta menyamakan persepsi seluruh pihak yang terlibat.

Kelurahan Lappa dipilih karena memiliki nilai strategis tinggi dalam pengembangan kawasan perikanan dan potensi ekonomi lainnya.

“Revitalisasi ini diharapkan tidak hanya memperbaiki hunian warga, tetapi juga memperkuat sektor kelautan dan perikanan sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat Sinjai,” imbuhnya.

Diketahui, FGD yang digelar menandai awal penyusunan desain penanganan kawasan kumuh berbasis regulasi Permen PU No. 14 Tahun 2018.

Sejumlah indikator kekumuhan menjadi fokus utama, di antaranya ketidakteraturan bangunan, kepadatan permukiman, drainase tidak memadai, sistem pengelolaan air limbah, hingga minimnya prasarana dasar lainnya.

Berdasarkan hasil diskusi, beberapa pekerjaan fisik diprioritaskan, antara lain pembangunan drainase, perbaikan jalan dan jembatan lingkungan, penyediaan infrastruktur air bersih, sistem sanitasi terpadu, ruang terbuka hijau (RTH), serta fasilitas proteksi kebakaran.

Penegasan Pemda Sinjai ini sejalan dengan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan setiap intervensi pembangunan memiliki dasar hukum yang kuat, termasuk keterlibatan lintas sektor seperti ATR/BPN, Bappeda, dan Dinas PUPR.

Kegiatan FGD turut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Sinjai Andi Ilham Abubakar, Kepala Kantor ATR/BPN Sinjai, Kepala Bappeda, Kepala Dinas PUPR, Camat Sinjai Utara, Lurah Lappa, serta sejumlah perwakilan OPD dan pemangku kepentingan lainnya.

Sebelumnya, kinerja Dinas Perkimtan dan Kementerian PU serta Kementerian PKP dinilai masyarakat sama kumuhnya dengan kawasan Mina Lappa. Penilaian itu diutarakan oleh warga bernama Iskandar, bertepatan dengan kehadiran Wamendagri Bima Arya di Sulawesi Selatan dalam sebuah acara formal.

Masyarakat menilai pemerintah pusat belum menunjukkan keseriusan dalam mendukung daerah mengelola potensi yang ada.

Selain itu, masyarakat juga berasumsi adanya indikasi kerenggangan antara pusat dan daerah, sehingga kawasan Mina Lappa tak kunjung ditata dengan baik.

Padahal, kawasan itu memiliki potensi besar yang dapat berdampak luas terhadap ekonomi masyarakat jika dikelola secara profesional.

Kendati demikian, FGD yang digelar siang tadi juga dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Sinjai Andi Ilham Abubakar, Kepala Kantor ATR/BPN Sinjai, Kepala Bappeda, Kepala Dinas PUPR, Camat Sinjai Utara, Lurah Lappa, Kadis Perkimtan Andi Syarifuddin, Sekda Andi Jefrianto, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Namun hingga kini, realisasi penataan kawasan Mina Lappa belum dapat dipastikan. Baik pemerintah pusat maupun daerah belum berani mengungkap secara terbuka mengenai waktu pasti pelaksanaan revitalisasi tersebut.

Jika ditarik dari belakang, dalam agenda yang dihadiri Wamendagri Bima Arya di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, pernyataannya terdengar cukup tegas. Ia mendorong setiap daerah otonom di Sulawesi Selatan untuk berinovasi.

Bima Arya menilai pemerintah daerah harus kreatif meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat.

Ia menegaskan, dinamika Transfer ke Daerah (TKD) harus dijawab dengan langkah-langkah inovatif dan kolaboratif.

Setiap daerah, kata Bima, memiliki potensi khas yang dapat dikelola untuk memperkuat pendapatan daerah secara berkelanjutan.

“Peluang-peluang di luar pajak harus dijemput. Lihat kekuatan lokal masing-masing. Sidrap misalnya unggul di pangan, daerah lain punya kekhasan sendiri,” kata Bima dalam Rapat Koordinasi Pemerintahan dan Dialog Kebangsaan di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jumat (10/10/2025).

Bima juga menyebut, potensi lokal seperti kawasan nelayan dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata atau pusat ekonomi kreatif.

Di tempat terpisah, Kadis Perkimtan Sinjai Andi Syarifuddin mengatakan kritik masyarakat adalah vitamin bagi birokrasi. “Ya, kita akui kawasan Mina Lappa perlu ditata. Kritik dari masyarakat adalah bagian dari dinamika, dan itu vitamin bagi kami,” tegasnya.

Ia berharap masyarakat tidak segan menyampaikan kritik secara independen.

Menanggapi hal itu, warga Iskandar kembali menegaskan agar FGD jangan hanya menjadi formalitas. “Itu mi, jangan sampai formalitas,” tegasnya.

Sampai berita ini diterbitkan, Kementerian PU dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum memberikan tanggapan resmi.

Sementara itu, jika kawasan Mina Lappa benar-benar ditata, maka kanal (canal) utama yang mengalir dari kawasan Lappa ke Sungai Tangka juga menjadi bagian penting dari agenda tersebut. (A/S).

BACA JUGA : Muara Pantai Galau Dangkal, Pemerintah Tak Asyik : Pengerukan Sungai Tangka Belum Terealisasi