WAJO, INSERTRAKYAT.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, meninjau langsung program nasional berupa penanganan kawasan kumuh di Wiring Tappareng, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Jum’at, (12/9/2025).
Turut mendampingi, Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) Ananta Wiyogo, Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Arief Mulyadi, Bupati Wajo Andi Rosman, serta Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sulawesi III, Bakhtiar.
Dalam kunjungan itu, Menteri Maruarar Sirait yang akrab disapa Menteri Ara, menegaskan kehadiran negara di Wajo terlihat melalui berbagai program perumahan dan infrastruktur permukiman.
“Cukup banyak program negara hadir di Kabupaten Wajo ini. Ada BSPS, ada perbaikan kawasan kumuh, juga ada program sanitasi. Semua kita tangani. Saya minta Kepala Balai Satker serius menjadikan ini sebagai contoh bagaimana kondisi sebelum dan sesudah negara hadir,” ujarnya.
Program penanganan kawasan kumuh di Wajo yang digenjot itu merupakan kolaborasi pemerintah dan sektor swasta melalui skema CSR PT Sarana Multigriya Finansial. Total anggaran yang digelontorkan mencapai Rp20,6 miliar.
Rinciannya, 361 unit rumah tidak layak huni direnovasi lewat program BSPS, 24 unit rumah dibiayai CSR SMF, serta 118 unit sanitasi ditangani melalui APBN. Adapun penataan kawasan dilakukan melalui sinergi APBN dan APBD.
Menteri Ara berharap penggunaan anggaran harus tepat sasaran. “Tolong Pak Iwan sebagai wakil rakyat dan juga Pak Bupati, supaya anggaran digunakan benar dan tepat sasaran, agar manfaatnya dirasakan langsung rakyat. Saya sebagai anak buah Presiden Prabowo hadir di sini untuk memastikan ada perubahan,” tegasnya.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, menyatakan program perumahan di Wajo sudah berjalan hampir satu dekade. Menurutnya, hasil yang ada harus diperkuat dengan dukungan berkelanjutan dari Kementerian PKP.
“Selama hampir 10 tahun, berbagai program perumahan sudah masuk ke Wajo. Ke depan, kami berharap bantuan rumah swadaya dan peningkatan kualitas permukiman bisa lebih banyak lagi agar kesejahteraan masyarakat meningkat,” ungkapnya.
Andi Iwan Aras juga menegaskan, pemenuhan kebutuhan masyarakat terkait BSPS tidak bisa dilakukan hanya dalam satu kebijakan. “Secara total 45.000 unit, Kabupaten Wajo terbilang besar untuk ukuran kabupaten. Karena itu perlu kebijakan berkelanjutan,” pungkasnya.
Diketahui pula dalam kunjungan tersebut, Warga menyabut baik Rombongan Menteri Ara dan unsur terkait lainnya.
Penulis: Andi Rosma.
