Jakarta, InsertRakyat.com — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pemerintah daerah (Pemda) wajib memberi prioritas pada penanganan kasus tuberkulosis (TBC). Data Global Tuberculosis Report 2024 menempatkan Indonesia sebagai negara dengan estimasi kasus dan kematian akibat TBC tertinggi kedua di dunia.
“Ini harus menjadi perhatian serius bagi semua daerah. Penanganan TBC jangan dianggap biasa, tapi harus masuk prioritas utama,” ujar Tito saat Rapat Koordinasi Percepatan Penuntasan TBC dan Pembahasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kemendagri, Jakarta, Senin (29/9/2025).
Tito menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto telah memberi perhatian besar terhadap TBC. Kepala Negara menunjuk Menko PMK Pratikno sebagai koordinator penanganan. Langkah ini menegaskan keseriusan pemerintah pusat dalam mengendalikan kasus yang masih tinggi.
Menurut Tito, keberhasilan penanganan pandemi Covid-19 beberapa tahun lalu menunjukkan pentingnya keterlibatan aktif Pemda. Dengan pola yang sama, penanggulangan TBC diharapkan bisa berjalan lebih efektif melalui kerja sama lintas sektor.
“Kalau TBC ini kuncinya sederhana, kepala daerah serius saja. Jadikan prioritas utama,” imbuhnya.
Mendagri meminta Pemda segera membentuk tim penanggulangan TBC di tingkat provinsi, kabupaten, hingga kota. Tim tersebut ditugaskan menggelar analisis dan evaluasi rutin agar perkembangan kasus dapat termonitor jelas.
Belum berhenti sampai disitu, Mendagri juga menugaskan Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA bersama Plt. Dirjen Penanggulangan Penyakit Kemenkes Murti Utami memimpin teknis penanganan. Keduanya akan bekerja seperti saat mengendalikan Covid-19, dengan dukungan panduan resmi dari Kemendagri dan Kemenkes.
“Nanti kita akan pantau daerah mana yang kasusnya tinggi atau rendah. Screening dilakukan atau tidak, hasilnya akan dibandingkan. Daerah terbaik akan diberikan penghargaan,” tegas Tito.
Progres penanganan TBC di tiap daerah rencananya diumumkan secara berkala kepada masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar ada transparansi sekaligus memacu semangat daerah mempercepat pengendalian.
Pemda dengan kinerja baik akan diusulkan mendapat penghargaan khusus. Menurut Tito, mekanisme ini penting untuk menumbuhkan motivasi dan kompetisi sehat antarwilayah.
Selain soal TBC, Tito juga mengajak kepala daerah mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Dinas kesehatan di daerah harus aktif. Lakukan pengecekan makanan, pastikan higienis, dan keluarkan sertifikat laik sanitasi,” ucapnya.
Menurut Tito, mekanisme pengecekan bisa berlapis. Dari dapur penyedia makanan, diperiksa ahli gizi serta dinas kesehatan, hingga dicek kembali oleh Unit Kesehatan Sekolah (UKS) di bawah kendali dinas pendidikan.
“Artinya, kepala daerah punya tanggung jawab penuh untuk memastikan keamanan program ini,” tandasnya.
Rakor turut dihadiri Menko PMK Pratikno, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wamendagri Bima Arya Sugiarto, pejabat Badan Gizi Nasional, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir, serta jajaran kementerian/lembaga terkait.
Secara virtual, hadir pula Mendikdasmen Abdul Mu’ti, Menteri PPPA Arifah Fauzi, serta para kepala daerah se-Indonesia.
Editor: Zamroni
Laporan: Anggyta
