JAKARTA, INSERTRAKYAT.COM — Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah memperkuat peran Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dalam menyampaikan kebijakan publik secara efektif serta menyelaraskan informasi pemerintah pusat dan daerah.
Pesan tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Orkestrasi Agenda Setting Dua Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Rabu (14/10/2026), yang berlangsung secara hybrid.
Tito menjelaskan bahwa persepsi masyarakat terhadap pemerintahan turut dipengaruhi arus informasi dan peran media. Di tengah perkembangan komunikasi digital, informasi faktual mengenai program dan kebijakan pemerintah perlu menjangkau masyarakat secara luas.
Ia juga mengingatkan fenomena firehose of falsehood, yakni pola penyebaran informasi keliru secara masif dan berulang yang berpotensi mengaburkan fakta serta memengaruhi persepsi publik.
Dalam konteks daerah, Tito menyebut Diskominfo sebagai salah satu mitra penting pemerintah pusat untuk menyelaraskan narasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat.
“Di Dinas Kominfo ini, kita harapkan bisa menyatu narasinya,” kata Tito saat mengikuti rapat secara daring dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.
Menurutnya, manajemen media yang sistematis, baik melalui media konvensional maupun media sosial. Koordinasi Diskominfo tingkat provinsi dan kabupaten/kota dengan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI juga perlu diperkuat agar informasi mengenai program pemerintah pusat dapat terhubung dengan pemberitaan tentang pelaksanaannya di daerah.
“Saya minta teman-teman Dinas Kominfo mendukung, memiliki saluran nantinya dengan Bakom,” ujarnya.
Selain koordinasi komunikasi, Tito meminta pemerintah daerah memberi perhatian pada dukungan anggaran, jumlah personel, peralatan kerja, dan jenjang karier bagi jajaran Diskominfo. Menurutnya, kebutuhan tersebut perlu masuk dalam perencanaan agar fungsi komunikasi publik berjalan efektif.
Ia juga menilai penempatan kepala Diskominfo perlu mempertimbangkan pemahaman dan pengalaman di bidang komunikasi dan informatika. Perencanaan anggaran yang jelas diperlukan untuk mendukung pengelolaan informasi sesuai kebutuhan masyarakat.
Rapat koordinasi tersebut turut membahas tema “Dua Tahun Gerak Nyata” yang diusung Bakom RI untuk menandai dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Kegiatan itu dihadiri Kepala Bakom RI Syahganda Nainggolan serta perwakilan kepala Diskominfo dari tingkat provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Penulis: Syamsul Bahri
Editor : Supriadi Burarerah
