Oleh Muhammad Subhan
DADA saya sesak menyaksikan potongan video yang melintas di lini masa media sosial. Isak tangis para orang tua pecah di sebuah sekolah dasar (SD) putri di wilayah Iran Selatan. Di tengah puing reruntuhan, mereka memungut potongan kain, tas, buku, hingga mushaf Al-Qur’an yang berserakan.
Pemandangan memilukan itu adalah residu dari serangan rudal Amerika Serikat (AS) dan Israel pada Sabtu, 28 Februari 2026, tepat di tengah bulan suci Ramadan.
Cara berperang ini terasa sangat tidak jantan karena menyasar titik-titik rentan yang seharusnya tabu untuk disentuh. Hukum humaniter internasional, sebagaimana termaktub dalam Konvensi Jenewa, melarang keras serangan terhadap warga sipil, tenaga medis, tempat ibadah, sekolah, serta objek vital bagi kelangsungan hidup penduduk.
Namun, di SD Putri Shajareh Tayyebeh, Minab, hukum internasional seolah tumpul. AS dan Israel tak peduli. Sedikitnya 108 nyawa melayang di sana, mayoritas adalah anak-anak yang belum mengerti apa itu perang.
Eskalasi kali ini mencapai titik nadir yang paling berbahaya. Senjata mematikan aliansi tersebut tidak hanya merenggut nyawa anak-anak, tetapi juga menghujam jantung kekuasaan Iran. Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei dikonfirmasi wafat sebagai “martir” dalam serangan di kantornya, bersama putri, menantu, cucu, serta sejumlah petinggi militer.
Wakil Presiden Iran, Mohammad Aref, melalui kantor berita IRNA menegaskan bahwa serangan ini adalah pelanggaran terang-terangan yang tidak akan dibiarkan tanpa hukuman. Mengutip prinsip mendiang Khamenei, Iran sejatinya tidak menginginkan perang. Selama puluhan tahun di bawah embargo, mereka memilih untuk bertahan.
Namun, kematian Khamenei adalah “garis merah” yang telah dilangkahi dan tidak dapat lagi ditoleransi. Bagi bangsa Iran, ini bukan lagi sekadar soal politik, melainkan soal martabat dan eksistensi bangsa.
Dunia kini berdiri di tepi jurang Perang Dunia Ketiga. Balasan Iran tidak lagi bersifat simbolis. Teheran telah mengumumkan penutupan Selat Hormuz, urat nadi energi dunia. Langkah ini adalah “tombol bunuh diri” bagi stabilitas ekonomi global. Jika Selat Hormuz tertutup, pasokan minyak dunia akan tersendat, memicu lonjakan harga energi yang tak terkendali (hyper-oil-spike) dan mengakibatkan inflasi hebat di seluruh belahan bumi.
Balasan Iran pun mulai menjalar. Bukan hanya Israel yang menjadi sasaran, melainkan juga pangkalan-pangkalan militer AS di Arab Saudi, Bahrain, Qatar, Kuwait, hingga Uni Emirat Arab. Menteri Luar Negeri Iran dikabarkan telah menginstruksikan para jenderal yang tersisa untuk menyiapkan “Rudal Al-Jahanam” sebagai serangan pamungkas.
Jika aliansi Barat merespons dengan kekuatan penuh, kita sedang menyaksikan awal konflik global yang melibatkan blok-blok besar bersenjata nuklir. Apabila Tiongkok, Rusia, dan Korea Utara turut mendukung Iran, api perang akan makin meluas.
Indonesia tidak bisa sekadar menjadi penonton. Sebagai negara yang sangat bergantung pada impor minyak, guncangan di Timur Tengah akan langsung terasa di dapur rakyat. Harga BBM bisa naik drastis, memicu kenaikan harga pangan, dan melemahkan nilai tukar Rupiah. Secara geopolitik, Indonesia juga akan menghadapi tekanan diplomasi hebat untuk menentukan posisi di tengah polarisasi dunia yang kian tajam.
Di sisi lain, kebijakan agresi ini mulai membakar “rumah” sang agresor sendiri. Demonstrasi besar-besaran meletus di Amerika Serikat. Rakyat turun ke jalan menuntut jatuhnya rezim Trump yang dinilai membawa petaka dan menyeret mereka ke dalam lubang perang tak berujung.
Mendiang Ali Khamenei pernah berujar dalam sebuah rekaman video, “Bunuhlah saya, perang tidak akan berakhir. Tubuh saya lemah, saya sudah tua, namun pertarungan ini bukan milik saya, melainkan milik pemuda Iran. Anda tidak melawan seorang pria, tetapi sebuah bangsa yang mempertaruhkan martabatnya.”
Kini, ucapan itu menjadi kenyataan pahit. Dunia sedang menahan napas. Jika diplomasi internasional gagal total dalam hitungan hari ke depan, maka tangisan orang tua di SD Putri Minab hanyalah awal dari duka global yang jauh lebih mengerikan. Perang besar bukan lagi fiksi ilmiah; ia sedang mengetuk pintu rumah kita.
Di tengah bara api yang mulai menjalar, Indonesia harus segera bersikap. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar sekaligus pemegang prinsip politik luar negeri “bebas aktif”, Indonesia perlu mengambil peran kepemimpinan di panggung diplomasi internasional. Pemerintah harus mendesak Dewan Keamanan PBB dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk melakukan intervensi kemanusiaan dan menekan kedua belah pihak agar melakukan gencatan senjata.
Diplomasi harus bersuara lantang. Di dalam negeri, pemerintah dan otoritas moneter juga harus menyiapkan “sabuk pengaman” ekonomi yang ekstra kuat. Penutupan Selat Hormuz bukan sekadar ancaman di atas kertas; ia adalah lonceng peringatan bagi ketahanan energi dan pangan nasional.
Sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter menjadi krusial untuk menjaga stabilitas Rupiah dan memastikan rantai pasok pangan tetap terjaga di tengah badai inflasi.
Sementara itu, di tingkat akar rumput, kita perlu merawat kewarasan dan solidaritas kemanusiaan melampaui sekat ideologi. Tragedi di SD Putri Minab adalah pengingat bahwa dalam setiap kecamuk perang, warga sipillah yang selalu membayar harga paling mahal.
Indonesia harus menjadi garda terdepan dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan dan membuka ruang dialog untuk mendinginkan tensi. Perang mungkin terjadi ribuan kilometer dari tanah air, namun dampaknya nyata di depan mata.
Saatnya kita bersatu, bukan untuk memihak pada kehancuran, melainkan memihak pada kemanusiaan dan perdamaian abadi.
Berkontribusi dalam penulisan artikel ini Muhammad Subhan, penulis, pegiat literasi, founder Sekolah Menulis elipsis dan bergabung dengan InsertRakyat.com sejak 2026.
