JAKARTA, INSERTRAKYAT.COM — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan sosial terbesar dalam sejarah Indonesia. Program ini bertujuan memastikan setiap anak mendapatkan makanan bergizi dan membuka lapangan kerja di sektor pangan rakyat. Sejauh ini juga perlu penelusuran terkait desas desus pengusaha raksasa yang mendominasi pasokan MBG di berbagai daerah. Mereka bermain dibalik layar.
Hingga pertengahan Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto melaporkan sebanyak 36 juta anak Indonesia telah menerima manfaat MBG. Data tersebut menggambarkan peningkatan kesejahteraan keluarga penerima dan stabilitas ekonomi masyarakat produsen bahan pangan lokal.
Badan Gizi Nasional (BGN) mengklaim telah membangun 10.012 dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga akhir September 2025. Setiap dapur melayani sekitar 3.000 hingga 4.000 penerima manfaat setiap hari.
Melalui kegiatan dapur MBG, masyarakat sekitar memperoleh pekerjaan tetap. Petani, nelayan, pedagang, dan pelaku UMKM ikut terlibat dalam rantai penyediaan bahan pangan. Program ini menciptakan sistem ekonomi lokal yang produktif dan terukur.
Menurut data BGN dan Kementerian Koperasi dan UMKM, MBG telah melibatkan lebih dari 30.000 UMKM secara langsung, dan membuka peluang bagi 29 juta pelaku usaha mikro di bidang pangan serta distribusi.
Kegiatan produksi dan distribusi bahan pangan MBG menumbuhkan sirkulasi ekonomi di daerah. Petani mendapat kepastian pasar, tenaga kerja dapur menerima upah, dan usaha mikro memperoleh kontrak penyediaan. Semua kegiatan tersebut menumbuhkan ekonomi berbasis masyarakat.
Sejak pelaksanaan program hingga pertengahan Oktober 2025, terdapat 11.000 kasus keracunan makanan dari berbagai daerah. Jika dibandingkan dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 36 juta anak, persentasenya sekitar 0,03 persen.
Pemerintah segera melakukan penelusuran, pembenahan prosedur, dan peningkatan sertifikasi dapur. Hingga pertengahan Oktober, 326 dapur MBG telah memperoleh sertifikat laik higienis. Pemerintah menegaskan kasus tersebut merupakan masalah teknis yang sedang diperbaiki, bukan kegagalan program.
Program MBG memberikan dampak besar bagi masyarakat. Anak-anak sekolah di berbagai daerah kini sarapan bergizi sebelum belajar. Ibu rumah tangga mendapat pekerjaan di dapur MBG dengan upah yang layak. Petani dan peternak memperoleh kepastian penjualan hasil produksi.
Kegiatan ini juga mendorong peningkatan gizi anak dan mengurangi angka stunting di beberapa wilayah. Bentuk kehadiran negara menjadi konkret melalui layanan gizi yang terjangkau dan teratur.
MBG adalah kebijakan yang mempertemukan kesehatan masyarakat, ketahanan pangan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Kritik dan evaluasi tetap diperlukan agar pelaksanaan program lebih akurat dan berkelanjutan.
Namun, perdebatan politik tidak seharusnya menghambat manfaat program bagi masyarakat. Pemerintah, masyarakat, dan media diharapkan bekerja sama menjaga transparansi, efisiensi, serta pengawasan terhadap implementasi MBG di lapangan.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan hanya kebijakan bantuan pangan, tetapi juga kebijakan pembangunan sosial dan ekonomi. Melalui kerja sama lintas sektor, program ini memperkuat ketahanan gizi nasional, menumbuhkan ekonomi daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Oleh: Rival Achmad Labbaika
Ketua Umum Aliansi Jurnalistik Online Indonesia (AJOI). Jakarta, 19 Oktober.