JAKARTA, INSERTRAKYAT.COM— Banyak pihak pernah berkata, ketika jabatan publik diemban tanpa tanggung jawab, maka hukum tak akan tinggal diam. Kini seperti menjerat Dr. Binsar Situmorang, mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Sumatera Utara harus menelan pil pahit: vonisnya diperberat Mahkamah Agung menjadi dua tahun penjara.
Vonis baru ini menggugurkan putusan sebelumnya dari Pengadilan Tipikor Medan yang hanya menjatuhkan satu tahun kurungan. Putusan MA menyebut Binsar terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Kota Padangsidimpuan tahun anggaran 2020.
“Memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sebesar Rp50 juta, subsider satu bulan kurungan,” bunyi kutipan resmi putusan MA, yang sedianya disalin ke berita insertrakyat.com, Selasa, 8 April 2025.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Majelis hakim agung yang memutus perkara ini terdiri dari Jupriyadi (ketua), serta Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani dan Sigid Triyono (anggota), dengan putusan diucapkan pada 4 Februari 2025.
Binsar menjabat tiga peran strategis sekaligus: Kepala Dinas, Pengguna Anggaran, dan Pejabat Pembuat Komitmen. Namun, alih-alih menjalankan fungsi kontrol, ia membiarkan pekerjaan IPAL dilaksanakan tanpa pengawasan. Fakta persidangan mengungkap, hasil pekerjaan tak sesuai kontrak dan negara dirugikan sebesar Rp491.873.966.
“Walaupun telah dikembalikan, kelalaian yang menyebabkan kerugian negara tetap merupakan perbuatan melawan hukum,” ujar hakim dalam pertimbangan putusannya.
Binsar dinyatakan melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Vonis ini menjadi pengingat tajam: jabatan publik bukan tempat berpangku tangan.
“Jabatan bukan hiasan. Bila amanah dilanggar, maka keadilan akan memanggil,” demikian kutipan penutup dari majelis.
Berkontribusi dalam artikel ini adalah Syamsul . Baca juga: Tangkap Koruptor!
Penulis : Syamsul
Editor : Supriadi
Sumber Berita : Mahkamah Agung RI
